10 Provinsi dengan Laba Perusahaan Unggas Terbesar 2025, Jabar Paling Cuan

Tingginya konsumsi daging ayam dan telur menjadikan industri peternakan unggas sebagai salah satu kontributor besar bagi perekonomian nasional. Selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sektor ini menghasilkan nilai ekonomi yang besar di berbagai daerah.

Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), total keuntungan perusahaan peternakan unggas di Indonesia mencapai Rp24,51 triliun pada 2025.

Nilai tersebut berasal dari total nilai produksi nasional yang mencapai Rp49,81 triliun, setelah dikurangi seluruh biaya pengeluaran operasional sebesar Rp25,30 triliun. Capaian ini dihimpun melalui pendataan secara pencacahan lengkap terhadap seluruh perusahaan peternakan unggas yang berbadan hukum di Indonesia.

Jawa Barat memimpin sebagai provinsi dengan keuntungan perusahaan peternakan unggas terbesar, yakni mencapai Rp5,75 triliun. Jawa Timur membuntut di posisi kedua dengan raihan laba Rp5,18 triliun.

Baca Juga: Mayoritas Perusahaan Peternakan Unggas Terpusat di Pulau Jawa

Di urutan ketiga, Lampung mencatatkan laba sebesar Rp2,26 triliun, disusul Jawa Tengah (Rp2,12 triliun), dan Banten (Rp1,95 triliun).

Peta lima besar ini memperlihatkan konsentrasi utama di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa. Empat dari lima posisi teratas diisi oleh provinsi di Jawa, sementara Lampung menjadi satu-satunya perwakilan dari luar Jawa yang mampu menembus jajaran teratas.

Adapun posisi keenam diduduki oleh Sumatra Utara dengan perolehan laba Rp1,49 triliun, lalu Sumatra Selatan di posisi ketujuh senilai Rp1,22 triliun. Posisi delapan hingga sepuluh berturut-turut diisi oleh Bali (Rp689,88 miliar), Sulawesi Selatan (Rp635,27 miliar), serta Sulawesi Utara (Rp597,16 miliar).

Pola sebaran tersebut mengindikasikan bahwa pusat pertumbuhan industri peternakan unggas skala perusahaan masih bertumpu pada wilayah dengan akses logistik dan rantai pasok yang matang.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan industri ini, pemerintah menggulirkan berbagai langkah intervensi dari hulu hingga hilir.

Dari sisi pengendalian biaya produksi, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan asosiasi industri pakan untuk menunda kenaikan harga pakan guna melindungi operasional peternak.

Sementara di sisi hilir, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengawal stabilitas pasar agar harga jual di tingkat peternak tetap bergerak positif dan mampu menyerap hasil produksi secara optimal.

Sinergi antara kinerja korporasi dan intervensi kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan protein nasional, memperkuat margin usaha peternak, serta mendorong pemerataan investasi industri peternakan hingga ke luar Pulau Jawa di masa mendatang.

Baca Juga: Perbandingan Populasi vs Pemotongan Ternak 2025, Mana yang Paling Banyak Permintaannya?

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/publication/2026/08/14/9ee194861fe1a53d5ca7953d/statistik-perusahaan-peternakan-unggas-2025.html