Masyarakat

DPR dan Partai Politik Jadi Lembaga dengan Kepercayaan Publik Terendah Agustus 2026

TNI meraih kepercayaan publik tertinggi sebesar 67,9%, sedangkan DPR terendah dengan 46,2%.

Bukan Sekadar Hiburan, Ini 10 Alasan Publik RI Mendengarkan Konten Audio

Mendapatkan berita terbaru menjadi alasan utama publik RI mendengarkan konten audio, diikuti hiburan dan keperluan belajar.

43% Gen Z Lebih Tertarik Konten Data Visual Saat Membahas Isu Sosial

Sebanyak 43% Gen Z tertarik pada data dan fakta visual saat membahas isu sosial, mengungguli konten humor/meme, pernyataan resmi, dan berita formal.

58% Publik RI Anggap Penting Keberadaan Partai Oposisi yang Kritis

Mayoritas publik RI menilai keberadaan partai oposisi yang kritis penting bagi demokrasi, dengan 39,1% menyebutnya cukup penting dan 19,4% sangat penting.

10 Partai yang Paling Banyak Dinilai sebagai Oposisi Pemerintah

PDIP paling banyak dinilai sebagai oposisi pemerintah sebanyak 26%, meski 27% publik lainnya mengaku tidak tahu partai mana yang menjadi oposisi.

Music Streaming dan Video Podcast Jadi Konten Audio Terpopuler di Indonesia 2026

Music streaming dan video podcast menjadi konten audio terpopuler di Indonesia, masing-masing dikonsumsi 72% responden dalam 30 hari terakhir.

52% Publik Pertimbangkan Memilih Partai yang Didukung Tokoh Nasional

Sebanyak 21% publik sangat mempertimbangkan dukungan tokoh nasional, sementara 31% lainnya mempertimbangkan tetapi belum tentu memilih.

Yogyakarta Jadi Provinsi dengan Warisan Budaya Takbenda Terbanyak di Indonesia, Ini 10 Besarnya

Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki Warisan Budaya Takbenda (WBTb) terbanyak dalam data DAPOBUD dengan 162 warisan.

10 Wilayah dengan Bocil Terbanyak di Indonesia 2026, Bogor Dominasi dengan 450 Ribu Anak

Bogor jadi wilayah dengan jumlah anak usia 0–4 tahun terbanyak di Indonesia 2026.

65% Publik Anggap Wajar Keluarga Pejabat Maju Pemilu, Apa yang Jadi Pertimbangannya?

Survei Tempo 2026: 47% publik menganggap pencalonan keluarga pejabat wajar selama memiliki kompetensi dan 18% menilai wajar atas dasar hak politik warga negara.