Perkembangan Indeks Keterbukaan Informasi Publik DKI Jakarta 2021-2025

Perkembangan skor IKIP DKI Jakarta fluktuatif selama lima tahun terakhir, sampai menyentuh titik terendah di tahun 2025 dengan 72,32.

Zalfa Ronaa 12 Oktober 2026 pukul 10.00

Tren Skor IKIP DKI Jakarta

(2021-2025)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dibutuhkan keterbukaan informasi kepada publik secara nyata. Seperti halnya penegasan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak kebebasan informasi warga negara.

Jaminan kebebasan warga negara memperoleh informasi publik kemudian tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP membawa pemerintahan menuju ke arah yang terbuka dan diharapkan dapat mengatur sistem dan layanan informasi publik, menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, memberikan perlindungan atas hak informasi publik, mendorong partisipasi publik yang berkualitas, serta melahirkan masyarakat informatif yang memiliki daya saing tinggi.

Dengan itu, Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia merilis Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 untuk mengukur sejauh mana UU KIP telah dilaksanakan sekaligus menganalisis bagaimana implementasi prinsip keterbukaan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

Di DKI Jakarta sendiri, ketika pengukuran IKIP baru dilaksanakan pada tahun 2021, angkanya hanya menyentuh 70,23.

Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2022 sebanyak 6,94 poin menjadi 77,14. Namun demikian, ketika memasuki tahun 2023, skor IKIP DKI Jakarta mulai mengalami penurunan hingga menjadi 76,67.

Skor tersebut merupakan hasil dari akumulasi tiga dimensi utama, yang mana pada tahun 2023, skor IKIP dimensi hukum sebesar 77,12; lingkungan politik/fisik mencapai 76,87; dan dimensi ekonomi sebesar 76,16.

Lebih lanjut, skor IKIP DKI Jakarta kembali berkurang pada tahun 2024 sebanyak 0,98 menjadi 75,69. Dimensi hukum berkontribusi besar untuk total nasional pada tahun tersebut dengan skor mencapai 74,83, sementara dimensi politik dan ekonomi masing-masing meraih skor 76,16 dan 76,12.

Pada tahun 2025, Skor IKIP Jakarta turun menjadi 72,32. Penurunan ini selaras dengan kemerosotan pada dimensi-dimensi pengukuran, yakni ekonomi (73,71), hukum (72,40), dan politik (72,12). Skor ketiga dimensi tersebut turut menyentuh titik terendah sepanjang lima tahun terakhir.

Sumber:

https://komisiinformasi.go.id/pdf/20251222083700-BUKU-02-2025.pdf