Aktivitas Industri Sumbang 41% Polutan Udara Jabodetabek

Kualitas udara di wilayah metropolitan Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) saat ini semakin memburuk. Sering kali konsentrasi polusi udara di wilayah ini melebihi standar nasional dan berisiko menimbulkan masalah biaya yang cukup besar.

World Bank melalui publikasi Clearing the Air in Greater Jakarta 2026 mencatat bahwa perkembangan industri yang pesat, ekspansi kota, dan meningkatnya permintaan transportasi telah menyebabkan konsentrasi rata-rata tahunan partikel halus (PM2,5) naik di atas batas normal 15 μg/m³.

Particulate Matter (PM2,5) merupakan polutan utama berukuran mikroskopis yang didalamnya terdapat campuran zat maupun senyawa kimia berbahaya dan dapat terhirup masuk ke dalam tubuh manusia, sangat erat kaitannya dengan penyakit pernapasan.

Sumber utama emisi polusi udara (PM2,5) di Jabodetabek disebabkan oleh aktivitas industri yang sebagian berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, menyumbang hingga 41,6% dari total keseluruhan PM2,5 pada tahun 2024. Sementara itu, pembangkit listrik menghasilkan 7,9% polusi udara.

Jika keduanya diakumulasikan, kedua aktivitas di atas berkontribusi hingga 50%. Angka tersebut diperkirakan berdasarkan total konsumsi batu bara sebesar 19,4 juta ton.

Baca Juga: 10 Kota Paling Polusi di Indonesia Versi IQ Air 2025

Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar kedua dengan total persentase hingga 20,3%. Emisi kendaraan berkontribusi besar atas keseluruhan polusi tersebut, terutama DKI Jakarta yang pada 2019 menyumbang 42%-57% dari total. Pada tahun 2024, diperkirakan terdapat 27,8 juta kendaraan di Jabodetabek yang akan menghasilkan hingga 3,5 kiloton PM2,5.

Selanjutnya, pembakaran sampah rumah tangga menghasilkan 17,8% PM2,5, disusul oleh pembakaran sisa pertanian dengan 12,3%. Sekitar 4,7% sampah rumah tangga tahunan di Jabodetabek dibakar terbuka dan menghasilkan 3 kiloton PM2,5 di tahun 2024.

Meskipun polusi menurun selama pandemi COVID-19, kualitas udara DKI Jakarta memburuk beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, DKI Jakarta menempati peringkat ketujuh secara global di antara ibu kota negara lainnya berdasarkan konsentrasi PM2,5.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta berupaya mengurangi masalah ini dengan menerbitkan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) 2023-2030 sekaligus membentuk Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara. Konsultasi lintas sektor turut dilakukan dengan pemangku kepentingan nasional dan lokal untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan.

Baca Juga: Simak Perbandingan Kualitas Udara RI dan Negara Tetangga, Benar Paling Polusi?

Sumber:

https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/86ddda75-cdc6-4ef4-beb1-2858f31142e0