Bantuan Tak Merata Jadi Alasan Utama Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Presiden

Sebesar 19,4% masyarakat menyetujui alasan bantuan tidak merata dan 17,1% tercatat merasa tidak puas sebab kinerjanya yang buruk..

Alasan Tidak Puas dengan Kinerja Presiden

Sumber: Lembaga Survei Indonesia
GoodStats

Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis survei nasional terkait pemilu dan elektabilitas partai politik pada 10 Desember lalu. Survei yang dilaksanakan pada periode 3-5 Desember 2023 ini menunjukkan bahwa terdapat sebesar 16,8% masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

Meskipun begitu, proporsi masyarakat yang puas dengan kinerja presiden masih jauh lebih banyak. Terdapat total 76% masyarakat yang merasa puas, 55,2% di antaranya merasa cukup puas dan 20,8% lainnya merasa sangat puas. 

Sebesar 4,7% masyarakat lainnya mengaku tidak puas sama sekali pada kinerja Presiden Jokowi dan 2,5% sisanya tidak menjawab.

Berdasarkan survei tersebut, sebagian besar masyarakat merasa tidak puas karena pemberian bantuan presiden yang dirasa tidak merata. Sebesar 19,4% masyarakat menyetujui alasan bantuan tidak merata dan 17,1% tercatat merasa tidak puas sebab kinerjanya yang buruk.

Padahal, apabila menilik alasan puasnya masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebesar 33,4% masyarakat merasa puas sebab presiden memberi bantuan kepada rakyat kecil.

Melansir Bisnis Indonesia, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikucurkan untuk perlindungan sosial atau bantuan sosial  adalah sebesar Rp252.255 triliun. Pada tahun sebelumnya, anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai Rp260.026 triliun. 

Alasan lain yang menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden adalah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan kurangnya keberpihakan kepada rakyat kecil.

Sementara itu, alasan politik dinasti dipilih sebesar 3,1% sebagai alasan ketidakpuasan terhadap hasil kerja Presiden Jokowi. Hal ini dipengaruhi adanya indikasi politik dinasti dalam pengangkatan Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden. 

Alasan lain yang menjadi ketidakpuasan masyarakat pada kinerja Presiden Jokowi adalah makin buruknya penegakan hukum di Indonesia. Kasus penangkapan mantan ketua KPK Firli Bahuri atas tindak pidana korupsi pada November lalu menjadi salah satu bukti lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook