10 Partai yang Paling Banyak Dinilai sebagai Oposisi Pemerintah

PDIP paling banyak dinilai sebagai oposisi pemerintah sebanyak 26%, meski 27% publik lainnya mengaku tidak tahu partai mana yang menjadi oposisi.

10 Partai yang Paling Banyak Dinilai sebagai Oposisi Pemerintah

(Tahun 2026)

Posisi partai politik dalam pemerintahan ikut mewarnai dinamika politik di parlemen. Keberadaan kubu di luar kabinet berfungsi sebagai penyeimbang lewat fungsi kontrol dan kritik terhadap jalannya kebijakan.

Tempo Data Science memotret dinamika tersebut dalam Survei Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional. Salah satu aspek yang diukur adalah pengetahuan dan penilaian masyarakat mengenai partai yang dianggap berperan sebagai oposisi pemerintah.

Survei digelar pada 31 Juli-11 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, dengan sampling error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Baca Juga: PDI Perjuangan Jadi Partai Paling Dikenal Publik pada 2026

Ketika ditanya mengenai pihak yang berperan sebagai oposisi pemerintah, PDIP menjadi nama yang paling lekat dengan posisi tersebut, yakni dipilih oleh 26% responden.

Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menempatkan partainya sebagai penyeimbang bagi pemerintahan Prabowo. Ia memang tidak menyebut PDIP sebagai pihak oposisi secara formal, tetapi menekankan peran partai dalam mengawal pemerintah melalui kritik dan pengawasan.

Terpaut jauh dari posisi puncak, Golkar menyusul di urutan kedua lewat raihan 5% dari total responden. Hasil ini terbilang menarik sebab bertolak belakang dengan posisi resmi partai yang merapat ke koalisi pemerintah.

Bahlil Lahadalia selaku ketua umum Golkar menyatakan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahlil juga menyebut Golkar memiliki peran penting dalam mengawal program pemerintah yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat.

Di bawahnya, Gerindra dipilih oleh 4% responden. Partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini justru secara konsisten berada di barisan utama pendukung pemerintah.

Sugiat Santoso selaku juru bicara Gerindra menyebut partainya memilih fokus mengawal jalannya program-program pemerintahan Prabowo agar seluruh agenda kerja eksekutif dapat berjalan optimal tanpa terpengaruh dinamika isu politik di luar.

Memasuki papan tengah daftar, PKB, NasDem, dan PKS mengekor dengan perolehan masing-masing sebesar 3%.

Demokrat berada di urutan berikutnya lewat raihan 2% suara, sementara PAN, PPP, dan PSI menempati posisi terbawah dengan masing-masing mengantongi 1%.

Namun, dibalik pemetaan tersebut, sebanyak 27% responden mengaku tidak mengetahui partai mana yang menjadi oposisi. Kondisi ini menunjukkan masih ada publik yang belum memahami konsep tersebut, sehingga beberapa partai yang sebenarnya berkoalisi dengan pemerintah turut disebut sebagai pihak oposisi.

Realitas tersebut turut dibarengi oleh besarnya kelompok pemilih yang bersikap tertutup. Tercatat ada 23% responden lainnya memilih merahasiakan, tidak tahu, atau tidak menjawab, membuat separuh pemilih secara keseluruhan belum dapat mengidentifikasi partai oposisi.

Berbagai dinamika dan keragaman pandangan tersebut merefleksikan kompleksitas pergerakan politik nasional saat ini. Pemahaman publik terhadap konsep oposisi juga perlu ditingkatkan agar penilaian masyarakat terhadap arah politik ke depan menjadi semakin matang.

Baca Juga: Tak Ada Oposisi, Terbentuknya KIM Plus Jadi Indikasi Degradasi Demokrasi?

Sumber:

https://www.youtube.com/live/SyUvBkZ4Qno?si=WpwgNPnR0Y5siL6e

Key Insights

  • Persepsi publik menempatkan PDIP sebagai oposisi utama dengan 26%, meskipun PDIP sendiri tidak mendeklarasikan diri secara formal sebagai oposisi pemerintah.
  • Sebanyak 27% responden tidak mengetahui partai oposisi, dan 23% memilih merahasiakan/tidak tahu/tidak menjawab, menunjukkan setengah dari publik kesulitan mengidentifikasi peran oposisi.
  • Partai koalisi pemerintah seperti Golkar (5%) dan Gerindra (4%) masih dianggap sebagai oposisi oleh sebagian publik, menunjukkan mispersepsi tentang peran partai dalam pemerintahan.
Rosita Fatimah Azahra
Ditulis oleh Rosita Fatimah Azahra

Jurnalis data GoodStats Data

Lupa Sandi?

atau masuk dengan akun media sosial

Esc