Transisi energi menjadi agenda penting dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, kesiapan menuju energi bersih tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh kapasitas daerah hingga tingkat desa sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Krisis Energi 2026, Penyesuaian Apa Saja yang Dilakukan Publik RI?
Laporan terbaru dari Celios bersama Greenpeace dalam Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa (ETRI) 2026 menunjukkan bahwa kesiapan tersebut masih sangat beragam antarprovinsi. Riset ini mengukur kesiapan transisi energi desa dan kelurahan melalui tiga dimensi utama, yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan desa. Pengukuran dilakukan menggunakan data Pemetaan Potensi Desa (PODES) dengan menekankan tiga pilar utama tersebut.
Hasil riset menunjukkan bahwa kemampuan antarwilayah dalam mengembangkan energi bersih masih belum merata. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan, serta ketersediaan infrastruktur energi di masing-masing daerah.
Secara nasional, indeks ETRI menunjukkan tren yang beragam sepanjang 2021-2024. Beberapa provinsi mengalami peningkatan signifikan, namun sebagian lainnya justru mengalami penurunan. Ketimpangan ini menandakan bahwa transisi energi belum berjalan merata dan masih menghadapi tantangan struktural, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan timur.
Dalam daftar provinsi dengan indeks tertinggi, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan skor 92,3 pada 2024, meningkat dari 84,24 pada 2021. Capaian ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, akses finansial yang kuat, serta tata kelola yang relatif stabil. Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan dari 43,56 menjadi 49,6.
Selanjutnya, Kepulauan Riau mencatat indeks 48,4, diikuti Bali dan Jawa Timur yang sama-sama berada di angka 48,2. Jawa Barat berada di posisi berikutnya dengan skor 46,7, disusul Riau (46,2) dan Banten (46,0). Kalimantan Tengah melengkapi sepuluh besar dengan indeks 45,3.
Di sisi lain, laporan ini juga mencatat adanya penurunan di beberapa wilayah. DI Yogyakarta, misalnya, mengalami penurunan cukup tajam dari 66,74 menjadi 53,9, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional. Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 55,22 menjadi 42,7. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesiapan transisi energi tidak selalu konsisten di setiap daerah.
Kondisi ini tidak lepas dari arah kebijakan energi nasional yang masih menghadapi dilema. Di satu sisi, komitmen terhadap pengembangan energi terbarukan terus diperkuat, namun di sisi lain ketergantungan terhadap energi fosil masih bertahan. Bahkan, hingga 2025 masih terdapat lebih dari 10 ribu wilayah yang belum mendapatkan akses listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan energi dasar di Indonesia masih belum tercapai.
Menanggapi kondisi tersebut, Yuyun Harmono, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa tanpa penguatan ekonomi lokal dan kapasitas desa, transisi energi akan tetap timpang dan tidak inklusif. Ia menyebut bahwa perluasan akses pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas menjadi kunci untuk mempercepat transisi yang lebih merata.
“Perluasan akses pada pengembangan energi terbarukan skala komunitas menjadi kunci untuk mendorong transisi energi yang lebih cepat dan inklusif”, ujarnya, mengutip Greenpeace (31/3/2026).
Baca Juga: Energi Bukan Cuma Soal Hari Ini, tapi Perlu Dijaga untuk Masa Depan
Sumber:
https://celios.co.id/village-energy-transition-readiness-index-2026/
