10 Wilayah Paling Minim Penduduk Miskin di Sumatra Barat 2025
Kota Sawah Lunto jadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Sumatra Barat pada 2025, yakni 2,72%.
10 Wilayah dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Sumatra Barat
(Tahun 2025)
Unduh
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 8,25% pada September 2025. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang masih berada di level 8,57%.
Meski menunjukkan perbaikan, kemiskinan masih lebih banyak terjadi di wilayah perdesaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 10,72%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang tercatat sebesar 6,60%.
Di Sumatra Barat, Kota Sawah Lunto tercatat memiliki persentase penduduk miskin terendah, yakni sebesar 2,72% pada 2025. Hal ini berarti hanya ada kurang dari tiga penduduk miskin untuk setiap 100 penduduk di wilayah tersebut. Angkanya jauh lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin di Sumatra Barat yang mencapai 5,35%.
Baca Juga: 10 Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 2025
Kota Solok duduk di posisi kedua dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,91%, disusul oleh Kabupaten Tanah Datar dengan 3,59% dan Kota Padang sebesar 3,63%.
Daftar lima wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah ditutup oleh Kota Bukittinggi yang memiliki 3,78% penduduk miskin.
Kota Pariaman bertengger di bangku keenam dengan 3,83%, diikuti oleh Kabupaten Dharmasraya (4,61%), Kota Payakumbuh (4,95%), dan Kota Padang Panjang (4,97%).
Kabupaten Sijunjung menjadi pelengkap 10 besar wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Sumatra Barat dengan 5,15%.
Sebaliknya, Kepulauan Mentawai jadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sumatra Barat, mencapai 13,22%. Posisinya diikuti oleh Kabupaten Solok (6,52%), Kabupaten Pesisir Selatan (6,52%), Kabupaten Pasaman Barat (6,30%), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (6,10%).
Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Besaran GK berbeda-beda untuk setiap provinsi, ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Baca Juga: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html
Ditulis oleh Agnes Z. Yonatan
Jurnalis data GoodStats Data
Bagikan statistik ini:
Artikel Terkait
Jakarta Timur Punya JPO Paling Banyak di Ibu Kota
RAPBN 2027: Jawa Akan Jadi Wilayah dengan Penerima MBG Terbanyak