64% Publik RI Menilai Kondisi Pemerintahan Indonesia Tidak Baik

Kondisi pemerintahan menjadi salah satu hal yang turut membentuk pandangan masyarakat terhadap arah penyelenggaraan negara. Penilaian publik tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, persepsi masyarakat dapat menjadi salah satu gambaran mengenai tingkat penerimaan terhadap kinerja pemerintahan.

Baca Juga: Benarkah Pemerintah Revitalisasi 17 Ribu Sekolah pada 2025?

Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei pada 27 Juli-3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden untuk melihat persepsi publik terhadap berbagai kondisi sosial-politik dan kinerja pemerintah. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Dalam prosesnya, responden dipilih secara acak dari tingkat kelurahan atau desa hingga keluarga, dengan ketentuan berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Komposisi responden terdiri atas 50% laki-laki dan 50% perempuan.

Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kondisi pemerintahan cenderung negatif. Sebanyak 40% responden menilai kondisi pemerintahan tidak baik, sedangkan 24% lainnya menilai sangat tidak baik. Dengan demikian, total 64% responden memberikan penilaian negatif terhadap kondisi pemerintahan.

Sementara itu, sebanyak 21% responden menilai kondisi pemerintahan baik dan 3% menilainya sangat baik. Jika digabungkan, penilaian positif mencapai 24%. Adapun 12% responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Perbedaan penilaian tersebut turut dipengaruhi oleh sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Di antara responden yang memberikan penilaian tidak baik atau sangat tidak baik, isu korupsi menjadi alasan yang paling banyak disebut, yakni 51,7%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan faktor berikutnya, yaitu lemahnya penegakan hukum yang disebut oleh 11,8% responden.

Di sisi lain, kelompok yang memberikan penilaian baik atau sangat baik memiliki alasan yang berbeda. Terobosan program presiden menjadi faktor utama dengan 46,8%, kemudian Program Makan Bergizi Gratis sebesar 29,5%. Ketegasan Presiden Prabowo disebut 8% responden, sementara subsidi rakyat mencapai 4,5%.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintahan terbentuk dari beragam pengalaman dan isu yang berkembang di ruang publik. Bagi pemerintah, persepsi tersebut dapat menjadi masukan untuk melihat aspek penyelenggaraan negara yang dinilai masyarakat serta menentukan ruang evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan ke depan.

Baca Juga: Utang Pemerintah Tembus Rp10 Ribu Triliun per Semester I 2026

Sumber:

https://ipo.or.id/category/publication/