Utang Pemerintah Tembus Rp10 Ribu Triliun per Semester I 2026
Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026, dengan rasio sebesar 41,26% terhadap PDB.
Utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026, dengan rasio sebesar 41,26% terhadap PDB.
Dari total 83.380 KDMP di Indonesia per 12 Agustus 2026, sebanyak 60.813 unit di antaranya sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).
Nilai PDB ADHB industri pengolahan mencapai Rp1.212,1 triliun dengan pangsa 18,50% pada Triwulan II 2026, tertinggi dari lapangan usaha lain.
Singapura berada pada posisi pertama dengan tingkat kepercayaan mencapai 81%, disusul oleh Indonesia sebanyak 76% pada tahun 2025
Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh paling pesat sebesar 15,97%, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,07%
Dalam laporan IPC 2025, kinerja DPR RI mendapat skor rata-rata 2,55 dari skala 1-5. Aspek etika dan integritas mencatatkan nilai terendah, yaitu 2,31
Menurut survei SMRC Juli 2026, 51,1% publik puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan 46,9% menyatakan kurang atau tidak puas
Menurut survei LSI Juli 2026, sebanyak 95,4% publik Jawa Barat menyatakan puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur
Pulau Sumatra dan Jawa menjadi wilayah dengah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) terbanyak di Indonesia. Masing-masingnya menyumbangkan 16 unit KNMP
Dibandingkan dengan Gibran Rakabuming dan Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla jadi wapres RI terkaya, dengan total kekayaan pada tahun 2018 mencapai Rp900,8 miliar
Sebanyak 11,3% publik RI merasa pembatasan periode jabatan anggota legislatif sangat perlu dilakukan, diikuti oleh 68,6% lainnya yang menyebut perlu
Hanya 39% publik RI yang merasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan sudah sebanding dengan fasilitas publik yang diterima
Survei GoodStats mencatat 8% publik RI mengaku sudah sangat mengetahui manfaat pajak bagi negara, diikuti oleh 48% lainnya yang merasa cukup mengetahui
Di sisi lain, terdapat publik yang setuju bahwa jabatan presiden tidak dibatasi selama masih ada yang mencalonkan (17,8%) dan dibatasi hanya satu kali (16,5%)
Sebanyak 46,9% publik merasa sangat khawatir dengan ancaman atau serangan dari negara lain terhadap NKRI, diikuti oleh 43,2% yang khawatir
Sebanyak 48,5% publik RI mengaku bersedia untuk turut perang demi mempertahankan keutuhan NKRI, diikuti oleh 26,4% lainnya yang sangat bersedia
Survei LSI mencatat 53,9% publik menilai pengelolaan SDA di Indonesia belum sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945
Meski begitu, 47% responden lainnya belum merasa puas dan masih mendesak perbaikan penggunaan pajak untuk peningkatan kualitas fasilitas publik
Jika pajak tidak diwajibkan, sebanyak 70% publik tidak bersedia membayar pajak, diikuti oleh 12% yang sangat tidak bersedia melakukannya
Sebanyak 43% publik menyebut bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini kurang baik, diikuti oleh 10% yang menilai tidak baik sama sekali
atau masuk dengan akun media sosial