61% Publik RI Nilai Fasilitas Umum Belum Sebanding dengan Bayaran Pajak
Keuangan • 19 Juni 2026Hanya 39% publik RI yang merasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan sudah sebanding dengan fasilitas publik yang diterima
Hanya 39% publik RI yang merasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan sudah sebanding dengan fasilitas publik yang diterima
Survei GoodStats mencatat 8% publik RI mengaku sudah sangat mengetahui manfaat pajak bagi negara, diikuti oleh 48% lainnya yang merasa cukup mengetahui
Di sisi lain, terdapat publik yang setuju bahwa jabatan presiden tidak dibatasi selama masih ada yang mencalonkan (17,8%) dan dibatasi hanya satu kali (16,5%)
Sebanyak 46,9% publik merasa sangat khawatir dengan ancaman atau serangan dari negara lain terhadap NKRI, diikuti oleh 43,2% yang khawatir
Sebanyak 48,5% publik RI mengaku bersedia untuk turut perang demi mempertahankan keutuhan NKRI, diikuti oleh 26,4% lainnya yang sangat bersedia
Survei LSI mencatat 53,9% publik menilai pengelolaan SDA di Indonesia belum sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945
Meski begitu, 47% responden lainnya belum merasa puas dan masih mendesak perbaikan penggunaan pajak untuk peningkatan kualitas fasilitas publik
Jika pajak tidak diwajibkan, sebanyak 70% publik tidak bersedia membayar pajak, diikuti oleh 12% yang sangat tidak bersedia melakukannya
Sebanyak 43% publik menyebut bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini kurang baik, diikuti oleh 10% yang menilai tidak baik sama sekali
Ironisnya, hanya 15% responden yang menyebutkan bahwa manfaat pajak telah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia
Survei GoodStats mengungkapkan hanya 16% publik yang menilai bahwa tarif pajak di Indonesia sudah ideal
Pajak Kendaraan Bermotor (80%) jadi jenis pajak yang paling diketahui publik RI, diikuti Pajak Penghasilan (75%) serta Pajak Bumi dan Bangunan (64%)
Survei GoodStats ungkap pemahaman publik terkait sistem perpajakan di Indonesia yang ternyata masih minim
Hanya 19% yang merasa membayar pajak sangat perlu untuk dilakukan. Sisanya, ada pula yang menyebut kurang perlu (12%) dan tidak perlu (7%)
Proporsi perempuan di parlemen mencapai 22,46% pada 2024, namun turun menjadi 22,28% pada 2025
Sebanyak 53% responden mengaku merasa takut menyuarakan masalah politik
Jawa Timur punya ASN terbanyak pada 2025, terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK
Sebagian publik juga menyebut faktor pejabat yang kurang kompeten (35%) dan ekonomi yang melemah (33%) sebagai alasan tidak yakin pemerintah akan tepati janji
Hanya sebanyak 24% publik Indonesia yang merasa sangat puas terhadap rencana pengadaan 19 juta lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Sisanya, 18% merasa agak puas
Dukungan kuat masyarakat (46%) juga jadi alasan publik RI yakin pemerintah akan tepati janji. Ada pula yang menyebut faktor pengaruh keterlibatan Jokowi (18%)
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook