82% Publik RI Mengaku Tak Bersedia Bayar Pajak Jika Tak Wajib
Keuangan • 5 Juni 2026Jika pajak tidak diwajibkan, sebanyak 70% publik tidak bersedia membayar pajak, diikuti oleh 12% yang sangat tidak bersedia melakukannya
Jika pajak tidak diwajibkan, sebanyak 70% publik tidak bersedia membayar pajak, diikuti oleh 12% yang sangat tidak bersedia melakukannya
Sebanyak 43% publik menyebut bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini kurang baik, diikuti oleh 10% yang menilai tidak baik sama sekali
Ironisnya, hanya 15% responden yang menyebutkan bahwa manfaat pajak telah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia
Survei GoodStats mengungkapkan hanya 16% publik yang menilai bahwa tarif pajak di Indonesia sudah ideal
Pajak Kendaraan Bermotor (80%) jadi jenis pajak yang paling diketahui publik RI, diikuti Pajak Penghasilan (75%) serta Pajak Bumi dan Bangunan (64%)
Survei GoodStats ungkap pemahaman publik terkait sistem perpajakan di Indonesia yang ternyata masih minim
Hanya 19% yang merasa membayar pajak sangat perlu untuk dilakukan. Sisanya, ada pula yang menyebut kurang perlu (12%) dan tidak perlu (7%)
Proporsi perempuan di parlemen mencapai 22,46% pada 2024, namun turun menjadi 22,28% pada 2025
Sebanyak 53% responden mengaku merasa takut menyuarakan masalah politik
Jawa Timur punya ASN terbanyak pada 2025, terdiri dari 330.388 PNS dan 197.427 PPPK
Sebagian publik juga menyebut faktor pejabat yang kurang kompeten (35%) dan ekonomi yang melemah (33%) sebagai alasan tidak yakin pemerintah akan tepati janji
Hanya sebanyak 24% publik Indonesia yang merasa sangat puas terhadap rencana pengadaan 19 juta lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Sisanya, 18% merasa agak puas
Dukungan kuat masyarakat (46%) juga jadi alasan publik RI yakin pemerintah akan tepati janji. Ada pula yang menyebut faktor pengaruh keterlibatan Jokowi (18%)
Tingkat pengangguran yang tinggi (52%) juga menjadi isu yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah, diikuti penanganan banjir Sumatra yang inefisien (46%)
Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 hanya mendapat Rp693 triliun. Tahun lalu juga dipotong Rp50,59 triliun dari pagu Rp919,9 triliun akibat MBG
Dari total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, sebanyak 83,4% atau Rp223,6 triliun berasal dari anggaran fungsi pendidikan
Pemerintah menargetkan relokasi pengungsi banjir Sumatra ke huntara diselesaikan sebelum lebaran. Berikut rincian daerah dengan pembangunan huntara terbanyak
Sepanjang 2025, MBG menjadi program quick win paling dikenal publik, menempati peringkat teratas di antara program nasional lainnya
Pemberantasan korupsi menjadi alasan utama kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo 17,5%, disusul pemberian bantuan (15,6%) dan program kerja pemerintah (11%)
Sebanyak 79,9% publik puas terhadap kinerja Prabowo, menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini
Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.
Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook