Poin Penting
- Kinerja DPR RI pada tahun 2025 memperoleh skor rata-rata 2,55 dalam Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025.
- Skor tersebut menempatkan DPR RI dalam kategori Grade C atau "partially met" yang berarti belum sepenuhnya memenuhi kriteria kinerja parlemen yang ideal.
- Aspek etika dan integritas menjadi target dengan skor terlemah, yaitu 2,31.
- Aspek partisipasi publik meraih nilai tertinggi dengan skor indeks 2,71.
Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesia Parliamentary Center (IPC), kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dinilai belum memuaskan dan hanya mencatatkan skor rata-rata sebesar 2,55 dari rentang poin 1–5.
Penilaian ini mengacu pada standar parlemen demokratis yang dibedah melalui empat target utama, yaitu efektivitas parlemen, etika dan integritas, transparansi dan akses, serta partisipasi publik.
Jika dikonversi ke dalam klasifikasinya, perolehan skor tersebut menempatkan DPR RI pada kategori grade C atau partially met. Artinya, lembaga baru sebagian memenuhi kriteria kinerja parlemen yang ideal.
Baca Juga: Keterwakilan Perempuan di DPRD 2024-2029, Ini Provinsi dengan Pesentase Tertinggi
Menelaah setiap target ukurnya, aspek etika dan integritas DPR menjadi target dengan skor indeks terlemah. Aspek ini hanya memperoleh skor 2,31 pada tahun 2025.
Rendahnya penilaian di sektor ini menandakan beratnya tantangan kelembagaan dalam penguatan sistem etika, akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan terhadap perilaku para anggota parlemen.
Hal serupa juga tampak pada target efektivitas parlemen. Meski nilainya berada di atas rata-rata keseluruhan, capaiannya masih tergolong rendah dengan skor 2,57.
Temuan pada dimensi kinerja DPR RI ini mengindikasikan bahwa fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran memang berjalan, namun masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas proses maupun konsistensi penerapannya.
Sementara itu, inisiatif keterbukaan informasi dan akses publik juga dinilai belum optimal. Meski upayanya terlihat, ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi membuat target ini mendapatkan skor 2,68.
Di sisi lain, aspek partisipasi publik berhasil menjadi target dalam evaluasi kinerja DPR 2025 dengan perolehan nilai tertinggi, dengan skor indeks 2,71.
Kendati demikian, seluruh perolehan dari keempat target utama tersebut masih berada dalam kategori grade C, menegaskan bahwa upaya DPR untuk menjadi parlemen yang sepenuhnya demokratis belum berjalan maksimal.
Pengumpulan data dalam laporan ini disusun melalui pendekatan external evidence-based assessment dengan memanfaatkan dokumen resmi, wawancara informan, data masyarakat sipil, hingga tinjauan media.
Secara metodologis, riset ini memadukan data kuantitatif dan kualitatif yang kemudian dikonversi ke dalam skala skor 1–5 terhadap empat target utama yang diurai menjadi 10 indikator, 32 dimensi, dan 144 kriteria.
Adapun klasifikasi kategori rentang skor dalam laporan ini dibagi ke dalam empat tingkatan, meliputi:
- Grade A (Fully Met): Rentang skor 4,1–5 (kapasitas dan praktik parlemen terpenuhi sepenuhnya).
- Grade B (Largely Met): Rentang skor 3,1–4 (sebagian besar terpenuhi, namun masih ada ruang atau area perbaikan).
- Grade C (Partially Met): Rentang skor 2,1–3 (baru sebagian terpenuhi, kelemahan sistem dan implementasi masih signifikan).
- Grade D (Not Yet Met): Rentang skor 1–2 (belum terpenuhi, kapasitas dan praktik kelembagaan sangat lemah).
Baca Juga: PDIP Kuasai DPRD Jawa Tengah Periode 2024–2029, Raih 33 dari 120 Kursi
Sumber:
https://ipc.or.id/indeks-kinerja-parlemen-2025-mapan-pada-regulasi-rapuh-pada-akuntabilitas/
