Potret Keterwakilan Perempuan di Parlemen Bali 2025, Ini Daerah dengan Persentase Tertinggi
Kabupaten Tabanan mencatat keterwakilan perempuan tertinggi di parlemen Bali pada 2025 dengan persentase 20%, disusul Gianyar 17,78% dan Jembrana 17,14%.
Kabupaten Tabanan mencatat keterwakilan perempuan tertinggi di parlemen Bali pada 2025 dengan persentase 20%, disusul Gianyar 17,78% dan Jembrana 17,14%.
Keterlibatan perempuan di parlemen DIY mencapai 18,18%, tertinggi Gunungkidul 26,67%, disusul Sleman 26% dan Bantul 20,45%.
Purbalingga mencatat keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi di Jawa Tengah pada 2025, mencapai 30,61%.
Kota Salatiga jadi daerah dengan keterlibatan perempuan terendah di parlemen Jawa Tengah pada 2025, yakni 8%, disusul Kabupaten Kudus sebesar 8,89%.
Bangkalan memiliki keterlibatan perempuan terendah di parlemen Jawa Timur sebesar 2%, disusul Pamekasan 2,22% dan Sumenep 8%.
Kabupaten Banyuwangi mencatat persentase keterlibatan perempuan tertinggi di parlemen Jawa Timur pada 2025, mencapai 36%.
Kabupaten Ciamis mencatat keterlibatan perempuan terendah di parlemen Jawa Barat sebesar 10%, disusul Kabupaten Bogor 10,91%.
Kota Cirebon mencatat keterlibatan perempuan tertinggi sebesar 34,29%, disusul Kabupaten Kuningan dengan 34% dan Kabupaten Purwakarta 30%.
Dalam laporan IPC 2025, kinerja DPR RI mendapat skor rata-rata 2,55 dari skala 1-5. Aspek etika dan integritas mencatatkan nilai terendah, yaitu 2,31
Representasi perempuan di DPR naik dari 11,82% pada 2004 menjadi 22,24% pada 2024, namun masih di bawah 30%
Dalam 6 tahun terakhir, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif belum mencapai minimal 30% sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017
Partisipasi perempuan di parlemen meningkat, dukung target SDGs 2030 untuk dorong kesetaraan dan kebijakan inklusif
Di Kepulauan Riau, partisiapsi perempuan di parlemen bahkan masih di angka 0%
Keterlibatan perempuan dalam parlemen di Indonesia pada 2022 hanyan sebesar 21,27%
Bukan DKI Jakarta, provinsi dengan keterlibatan perempuan di parlemen terbanyak tahun 2022 dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 33,33 %
atau masuk dengan akun media sosial