Kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur bagaimana masyarakat menilai kinerja kepala daerah. Penilaian tersebut tidak hanya mencerminkan persepsi terhadap sosok pemimpin, tetapi juga menggambarkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta hasil berbagai program yang telah dijalankan. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kinerja sekaligus mendorong penyempurnaan kebijakan pada sektor yang masih memerlukan perhatian.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Jadi Gubernur Berkinerja Terbaik Versi Anak Muda 2025
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas masyarakat Jawa Barat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Survei dilakukan pada 2-9 Juli 2026 terhadap 800 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih dan memiliki hak pilih di Provinsi Jawa Barat. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error ±3,5% pada tingkat kepercayaan 95%.
Rincian hasil survei menunjukkan bahwa 39,3% responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, sementara 56,1% lainnya menyatakan cukup puas. Dengan demikian, tingkat kepuasan positif secara kumulatif mencapai 95,4%. Adapun responden yang menyatakan kurang puas tercatat sebesar 3,3%, sedangkan 0,5% menyatakan tidak puas sama sekali. Sementara itu, sebanyak 0,8% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Tingginya tingkat kepuasan tersebut juga sejalan dengan evaluasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di Jawa Barat. Dalam survei yang sama, 60,2% responden menilai pelaksanaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan baik atau sangat baik.
Menanggapi hasil survei tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata hasil kerja dirinya sebagai gubernur. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat Jawa Barat.
"Yang bekerja bukan saya. Yang bekerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT/RW, kepala desa, lurah, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya," ujarnya mengutip TribunJabar (24/7/2026).
Tingginya tingkat kepuasan publik menjadi sinyal positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, hasil survei juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mempertahankan capaian yang telah dinilai baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Baca Juga: 10 Kecamatan dengan Pemain Judol Terbanyak, 4 dari Jawa Barat!
Sumber:
https://www.lsi.or.id/post/rilis-lsi-jawa-barat-23-juli-2026
