65% Publik Anggap Wajar Keluarga Pejabat Maju Pemilu, Apa yang Jadi Pertimbangannya?

Praktik politik dinasti kerap mewarnai pencalonan dalam pemilu di Indonesia. Fenomena ini membuat masyarakat mempertanyakan batas antara hak politik seseorang dan keuntungan dari latar belakang keluarganya.

Tempo Data Science mengukur dinamika tersebut dalam Survei Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional. Salah satu aspeknya yakni pandangan masyarakat terhadap keluarga pejabat yang maju dalam pemilu.

Survei digelar pada 31 Juli-11 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.260 responden di 38 provinsi, dengan sampling error sebesar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Hasilnya, 65% publik menganggap wajar keluarga pejabat maju dalam pemilu. Angka tersebut berasal dari 47% responden yang menilai pencalonan tersebut wajar selama kandidat memiliki kemampuan dan 18% memandang bahwa setiap warga memiliki hak politik.

Baca Juga: Asalkan Kompeten, Masyarakat Kembali Maklumi Politik Dinasti

Di sisi lain, 29% publik masih menimbang pencalonan keluarga pejabat secara kurang atau tidak wajar. Sebanyak 13% menilai kandidat memperoleh keuntungan dari keluarganya, sedangkan 16% menganggap pencalonan tersebut mencerminkan politik dinasti.

Adapun 5% responden lainnya tidak tahu atau memilih tidak menjawab terkait hal tersebut.

Penilaian terhadap keluarga pejabat yang maju dalam pemilu juga cenderung baik. Terdapat 53% responden memberikan penilaian positif atau sangat positif, sementara 37% memberikan penilaian negatif atau sangat negatif.

Perbedaan pandangan juga terlihat berdasarkan karakteristik respondennya. Penilaian negatif lebih kuat pada laki-laki sebanyak 42% dan kelompok usia 21-25 tahun sebesar 48%. Namun, penilaian positif justru lebih banyak ditemui pada perempuan yang mencapai 55%.

Gambaran tersebut menjadi lebih beragam ketika masyarakat diminta menilai beberapa anak dari tokoh nasional.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), paling banyak diasosiasikan dengan sosok tegas, berani, dan berwibawa sebesar 12,2%, meskipun ada juga pandangan negatif terhadapnya sejumlah 9,2%.

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo (Jokowi), mendapat pandangan negatif secara umum dari 11,9% responden. Pandangan tersebut tampaknya berkaitan dengan penilaian terhadap kinerjanya yang dinilai buruk, kurang, tidak terlihat, atau belum berdampak oleh 7,9% responden.

Sementara itu, Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, mendapat pandangan yang relatif berimbang. Sebanyak 6,2% responden menilainya secara positif, sedangkan 5,6% lainnya memberikan penilaian negatif secara umum.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan meritokrasi dalam proses politik. Pejabat publik perlu mencegah potensi konflik kepentingan, sementara partai politik harus memastikan kaderisasi dan suksesi kepemimpinan bertumpu pada kompetensi, bukan kedekatan keluarga.

Baca Juga: PDIP Pecat 27 Kader, Keluarga Jokowi hingga Tokoh Lain Ikut Terseret

Sumber:

https://www.youtube.com/live/SyUvBkZ4Qno?si=w8oSvWxexKG2Sv_t