Alokasi Anggaran Polri dalam RAPBN 2027, Hanya Rp1 T untuk Profesionalisme

Sebagian besar alokasi anggaran Polri dalam RAPBN 2027 dipergunakan untuk program dukungan manajemen, dengan porsi 52,63% atau sebesar Rp73,26 triliun.

Shahibah A 27 Agustus 2026 pukul 09.28

Proporsi Anggaran untuk Polri dalam RAPBN 2027

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Melalui rilis Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah telah menetapkan rencana pagu belanja untuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pada tahun depan, total alokasi anggaran Polri diproyeksikan menyentuh angka Rp139,19 triliun.

Adapun pendanaan ini terdiri dari beberapa program. Dimulai dari yang mendapatkan porsi terbesar, pos dukungan manajemen meraup sebesar Rp73,26 triliun, atau setara dengan 52,63% dari keseluruhan rancangan anggaran Polri.

Menyusul di posisi kedua, program modernisasi alat material khusus (almatsus) serta sarana dan prasarana menyerap dana dominan sebesar Rp48,41 triliun, dengan persentase sebanyak 34,78%.

Sementara itu, program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat justru mendapat porsi yang jauh lebih kecil. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya dijatah senilai Rp12,8 triliun atau sebesar 9,2% dari total keseluruhan rancangan anggaran Polri dalam RAPBN 2027.

Angka ini semakin mengecil pada program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang hanya mendapatkan alokasi sebesar 2,5% atau dengan angka Rp3,48 triliun.

Program profesionalisme sumber daya manusia (SDM) polri menjadi pos dengan porsi yang paling kecil dalam postur belanja institusi kepolisian ini. Tercatat, dana yang dialirkan untuk membenahi profesionalisme personil tersebut hanya menyentuh Rp1,24 triliun atau dengan persentase 0,89% saja.

Sebagai garda terdepan pelindung sipil, institusi penegak hukum sepatutnya berfokus pada tugas utama yang berdampak langsung bagi warga. Membengkaknya dana untuk pos dukungan manajemen alih-alih program riil untuk masyarakat, menunjukkan masih adanya penyimpangan dalam penentuan skala prioritas.

Bahkan, program dukungan manajemen sendiri meraup lebih dari setengah terhadap total rancangan anggaran untuk Polri. Program spesifik yang ditujukan untuk menjaga keamanan masyarakat secara langsung pun porsinya tak sampai menyentuh angka 10%.

Di sisi lain, minimnya suntikan dana untuk membenahi profesionalisme SDM kepolisian sangat berbanding terbalik dengan urgensi di lapangan. Padahal, pengembangan dan perbaikan personil adalah kunci utama pemulihan citra institusi.

Dalam survei GoodStats yang dirilis pada Juli 2026 lalu, tercatat sebanyak 74% publik Indonesia mengaku pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat berurusan dengan oknum polisi.

Mirisnya, mayoritas dari publik tersebut mengeluhkan maraknya praktik pungutan liar (pungli), bahwa oknum polisi kerap meminta uang atau imbalan tertentu, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun lewat isyarat kode.

Atas dasar ini, pemerintah diharapkan dapat meninjau ulang serta merumuskan kembali skala prioritas pembiayaan institusi keamanan tersebut dalam penetapan akhir RAPBN 2027 mendatang.

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Alokasi anggaran Polri menunjukkan prioritas pada aspek internal dan material, dengan 87,41% dana terserap untuk dukungan manajemen dan modernisasi almatsus.
Fokus anggaran yang kecil pada program langsung ke masyarakat (9,2% untuk Harkamtibmas, 2,5% untuk penyelidikan) mengindikasikan kurangnya prioritas pada fungsi inti kepolisian.
Rendahnya alokasi untuk profesionalisme SDM (0,89%) kontras dengan urgensi perbaikan citra dan pengalaman publik yang negatif, seperti temuan 74% publik pernah alami pengalaman tidak menyenangkan.
Dominasi anggaran dukungan manajemen (52,63%) menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan transparansi penggunaan dana internal Polri.