RAPBN 2027: Anggaran Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 T

Meski naik dalam RAPBN 2027, anggaran TKD tidak lagi melampaui angka tertingginya dalam 4 tahun terakhir, yaitu Rp881,43 triliun pada realisasi tahun 2023.

Shahibah A 26 Agustus 2026 pukul 09.45

Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah

(2022-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Pemerintah telah merilis Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam dokumen kenegaraan tersebut, porsi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada postur belanja negara tahun depan diproyeksikan akan mengalami kenaikan.

Tercantum, alokasi TKD ditargetkan menyentuh angka Rp735 triliun. Nominal anggaran ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47% jika dibandingkan dengan outlook TKD pada tahun 2026 yang berada di angka Rp696,9 triliun.

Kendati mengalami tren positif secara tahunan, besaran anggaran TKD dalam RAPBN 2027 tersebut justru tidak mengalami kenaikan signifikan dalam empat tahun terakhir, bahkan masih berada di bawah angka rata-rata realisasi.

Merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, besaran realisasi TKD tercatat menembus Rp816,23 triliun. Angka ini kemudian melonjak 7,99% pada tahun berikutnya, yaitu menyentuh Rp881,43 triliun.

Capaian tersebut menjadikan tahun 2023 sebagai periode dengan nominal serta pertumbuhan anggaran TKD terbesar dalam empat tahun terakhir.

Memasuki tahun 2024, realisasi program TKD sempat mengalami penyusutan tipis sebesar 2,03% menjadi Rp863,54 triliun.

Tren penurunan alokasi TKD ini kembali berlanjut pada tahun lalu dengan capaian realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp849,04 triliun, atau turun sebesar 1,68%.

Namun, penyusutan alokasi paling signifikan justru terjadi pada tahun ini. Outlook 2026 mencatatkan anggaran TKD merosot tajam hingga 17,92%. Hal ini menjadikan periode 2026 sebagai tahun dengan nominal TKD terendah sekaligus penyusutan paling tinggi dalam kurun waktu empat tahun ke belakang.

TKD merupakan satu dari dua komponen utama pembentuk postur belanja negara. Pada rancangan RAPBN 2027, komponen belanja pemerintah pusat mendominasi dengan alokasi Rp3.362 triliun, atau mengambil porsi 82,1% dari total keseluruhan pengeluaran negara sebesar Rp4.097 triliun.

Sebaliknya, alokasi TKD hanya mengambil porsi sisanya, yaitu 17,9%. Walaupun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa nilai rancangan anggaran TKD dalam RAPBN 2027 tersebut merupakan alokasi murni, di luar pos dana rekonstruksi yang secara khusus disiapkan pemerintah untuk daerah-daerah terdampak bencana alam.

"Jadi itu beda lagi. Yang ini untuk TKD, nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan," tuturnya saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Proyeksi TKD 2027 sebesar Rp735 triliun masih lebih rendah dari realisasi tahun 2022-2025, menunjukkan upaya konsolidasi fiskal atau perubahan prioritas belanja pemerintah.
Penurunan alokasi TKD sebesar 17,92% pada tahun 2026 menjadi yang paling tajam dalam empat tahun terakhir, menandakan penyesuaian signifikan dalam kebijakan transfer ke daerah.
Dominasi belanja pemerintah pusat sebesar 82,1% dibandingkan TKD 17,9% dalam RAPBN 2027 menunjukkan sentralisasi anggaran yang kuat, meskipun TKD terus tumbuh secara nominal.
Kenaikan TKD 5,47% pada 2027 setelah penurunan tajam di 2026 bisa jadi upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kembali dukungan fiskal ke daerah.