RAPBN 2027: Pagu Belanja Negara Diproyeksi Capai Rp4.097 Triliun

Pagu belanja negara dalam RAPBN 2027 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah dengan nominal Rp735,0 triliun.

Shahibah A 20 Agustus 2026 pukul 11.15

Postur Belanja Negara dalam RAPBN 2027

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Pemerintah telah mengumumkan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah mencanangkan postur keuangan negara yang lebih ekspansif untuk tahun depan. Porsi pagu belanja negara direncanakan menyentuh angka Rp4.097,2 triliun.

Nominal alokasi belanja negara dalam RAPBN 2027 ini mencatatkan tren pertumbuhan positif sebesar 3,9% jika dibandingkan dengan outlook capaian tahun 2026.

Secara struktur, total anggaran tersebut ditopang oleh dua komponen, yaitu belanja pemerintah pusat dan dana transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat masih mendominasi pengeluaran dengan besaran mencapai Rp3.362,2 triliun, atau mengambil porsi 82,06% dari keseluruhan proyeksi belanja negara.

Sementara itu, anggaran yang dialokasikan untuk instrumen transfer ke daerah mencakup 17,94% atau dengan nominal Rp735 triliun.

Dari sisi implementasi, arah kebijakan belanja negara akan difokuskan pada belanja berkualitas. Langkah ini diambil guna memastikan terjaganya kinerja pelayanan publik sekaligus menopang daya beli masyarakat demi mencapai target keberlanjutan pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya, alokasi RAPBN 2027 ini akan difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta program penurunan kemiskinan.

“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM (sumber daya manusia), serta menjaga daya beli masyarakat,” imbuh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa.

Lebih lanjut, ia memastikan pemerintah akan menggenjot pembangunan sarana dan prasarana penunjang prioritas nasional tersebut.

Sebagai penyeimbang dari sisi pengeluaran, pemerintah juga telah mematok rancangan pendapatan negara untuk tahun depan. Dalam postur RAPBN 2027, target pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.

Sumber pemasukan ini diproyeksikan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp517,4 triliun, serta hibah sebesar Rp700 miliar.

Sumber:

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Konpers-Nota-Keuangan

Key Insights

Peningkatan belanja negara sebesar 3,9% menunjukkan komitmen pemerintah untuk stimulasi ekonomi yang lebih agresif pada tahun 2027.
Defisit anggaran yang melebar menjadi Rp671,2 triliun (Rp4.097,2 T belanja vs Rp3.426 T pendapatan) mengindikasikan pemerintah akan mengandalkan pembiayaan utang untuk mendanai ekspansi fiskal.
Dominasi belanja pemerintah pusat sebesar 82,06% menunjukkan bahwa sebagian besar inisiatif pembangunan dan pelayanan publik akan tetap terpusat.
Fokus pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional menggarisbawahi upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan struktural dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.