Secara khusus, biaya pensiun dini dari pembangkit listrik swasta di Indonesia diperkirakan mencapai Rp70 triliun hingga tahun 2045, yang merupakan 16% dari total biaya pensiun batu bara di Indonesia. Manfaatnya diperkirakan mencapai Rp327 triliun hingga tahun 2045, yang merupakan 26% dari manfaat total yang terkait dengan pensiun batu bara di Indonesia. Rencana pensiun dini proyek-proyek IPP Indonesia dapat berpotensi memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat yang 3-4 kali lebih besar daripada biaya yang dihasilkan.
Dari total biaya pensiun dini sebesar Rp70 triliun untuk IPP di Indonesia, 34% diharapkan terjadi dalam lima tahun terakhir sebelum tahun 2045, 49% terjadi pada tahun 2030-an, dan kurang dari 17% terjadi antara tahun 2022 dan 2030. Distribusi biaya pensiun dini di seluruh periode sebagian besar didorong oleh total kapasitas yang pensiun di setiap periode. Namun, pembangkit listrik yang pensiun setelah tahun 2040 memiliki biaya rata-rata per MW yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit listrik yang pensiun selama tahun 2030-an karena umur operasi yang lebih pendek dan aset terlantar yang lebih besar.
Dalam hal distribusi biaya di berbagai kategori biaya, 75% dari biaya yang dihitung hingga tahun 2045 berasal dari aset terlantar, yang cenderung memiliki implikasi yang lebih besar bagi pemilik/ pengembang proyek dibandingkan dengan kategori biaya lainnya. Biaya dekomisioning menyumbang 8% dari total biaya dan kemungkinan akan ditanggung oleh pemilik proyek juga. Meskipun jumlahnya lebih kecil, pemilik proyek juga mungkin menanggung sebagian dari biaya yang terkait dengan transisi pekerjaan, seperti kompensasi untuk kehilangan pendapatan pekerja pembangkit.
