RAPBN 2027: Target Anggaran Fungsi Pendidikan Capai Rp482 T

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2027, pemerintah memastikan adanya kenaikan pada anggaran fungsi pendidikan dalam belanja negara tahun depan.

Dokumen kenegaraan tersebut menetapkan bahwa alokasi pendidikan ditargetkan sebesar Rp482,4 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,01% dibandingkan outlook anggaran fungsi pendidikan 2026 yang bernilai Rp472,9 triliun.

Pagu yang direncanakan dalam RAPBN 2027 ini menjadi nominal anggaran fungsi pendidikan tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Baca Juga: Swedia di Urutan 1! Ini Daftar Negara dengan Anggaran Pendidikan Tertinggi di Dunia 2026

Adapun tren serapan program fungsi pendidikan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022, realisasi pada periode tersebut menyentuh Rp160,1 triliun.

Angka ini kemudian tumbuh 7,43% menjadi Rp172 triliun pada tahun 2023, sebelum lanjut mengalami kenaikan sebesar 14,65% atau menyentuh Rp197,2 triliun pada tahun 2024.

Pertumbuhan alokasi yang lebih besar mulai terjadi setahun setelahnya. Pada tahun 2025, realisasi fungsi pendidikan menanjak sebesar 33,01% dan mencapai Rp262,3 triliun.

Puncaknya terjadi pada outlook 2026. Anggaran fungsi pendidikan bertumbuh hingga 80,28%. Kenaikan ini tercatat sebagai persentase pertumbuhan terbesar sepanjang empat periode terakhir, sebelum akhirnya kembali ditingkatkan pada rancangan anggaran tahun 2027.

Dalam Buku II Nota Keuangan tersebut, tertulis bahwa postur fungsi pendidikan ini belum mengikutsertakan alokasi yang disalurkan melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) maupun pos pembiayaan lainnya. Selain itu, porsi subfungsi pendidikan kedinasan juga tidak dikalkulasikan ke dalam rancangan anggaran ini.

Kendati rincian pagu per program belum dirilis secara definitif, pemerintah memastikan bahwa anggaran pendidikan 2027 ini masih akan mengakomodasi keberlanjutan program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG) layaknya tahun 2026.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Maria Yohana Esti Wijayati turut menyoroti masih masuknya anggaran MBG dalam pos anggaran pendidikan.

Menurutnya, pemerintah perlu mulai memisahkan pembiayaan MBG dari fungsi inti pendidikan tanpa harus menunggu batas waktu penyesuaian yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Persoalan besarnya bukan karena MK memberikan masa penyesuaian paling lambat sampai APBN 2028, tetapi seharusnya pemerintah tidak harus menunggu batas akhir tersebut,” tegasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Secara spesifik, RAPBN 2027 membidik sejumlah output prioritas untuk mengoptimalkan serapan anggaran fungsi pendidikan tersebut, meliputi:

1. Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa
2. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa
3. Tunjangan guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 1,3 juta tenaga pendidik
4. MBG kepada 72,2 juta penerima manfaat
5. Pembangunan sekolah rakyat sebanyak 266 unit
6. Revitalisasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.215 unit

Baca Juga: 63% Publik RI Tidak Puas dengan Program MBG

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing