Banjir kembali melanda wilayah Jabodetabek dan sejumlah daerah di Pulau Jawa pada awal 2026. Peristiwa ini berdampak pada kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas sehari-hari hingga terhambatnya mobilitas dan kegiatan ekonomi. Di luar dampak fisik dan ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat, banjir juga memantik perhatian publik yang luas, terlihat dari tingginya pemberitaan dan percakapan di berbagai kanal media online dan media sosial.
Baca Juga: Banjir Dominasi Bencana Alam di Indonesia 2025
Berdasarkan data Drone Emprit, isu banjir di Jabodetabek dan Jawa diberitakan dalam 5.525 artikel media online dengan total 10.936 mentions. Sementara itu, di media sosial tercatat 9.673 sample mentions yang berasal dari berbagai platform, yakni Twitter/X, Facebook, Instagram, TikTok, serta media online. Pengumpulan data dilakukan pada periode 3-22 Januari 2026 pukul 11.59 WIB.
Percakapan di media sosial didominasi sentimen netral sebesar 51%, disusul sentimen negatif 30,1% dan sentimen positif 18,9%. Sentimen positif muncul dari apresiasi publik terhadap respons cepat di lapangan. Kehadiran pejabat negara, khususnya kunjungan Wakil Presiden Gibran ke wilayah terdampak, dipersepsikan sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam situasi bencana. Selain itu, kesigapan aparat kepolisian, relawan, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengevakuasi warga, membantu lansia, serta mendirikan dapur umum turut mendapat respons positif.
Dukungan publik juga menguat melalui kebijakan yang dinilai mampu meredam dampak ekonomi akibat banjir. PT KAI memberikan pengembalian dana tiket kepada penumpang yang terdampak gangguan perjalanan kereta api. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diapresiasi atas fasilitasi klaim asuransi gagal panen bagi petani terdampak banjir. Distribusi bantuan logistik dan makanan bergizi menggunakan perahu turut membangun persepsi bahwa pemerintah bergerak cepat dan responsif dalam menghadapi kondisi krisis.
Di sisi lain, percakapan dengan sentimen negatif mencapai 30,1%. Buruknya sistem drainase perkotaan menjadi sorotan utama karena memicu banjir berulang dan memperlambat surutnya air. Kualitas drainase di kawasan perumahan subsidi juga dipandang gagal, sehingga memunculkan kritik terhadap lemahnya pengawasan perizinan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Skeptisisme terhadap janji politik penuntasan banjir juga menguat, seiring keluhan publik terhadap siklus banjir tahunan yang tak kunjung selesai. Selain itu, publik juga menolak narasi banjir semata-mata sebagai faktor alam. Pemerintah dinilai gagal dalam tata kelola lingkungan dan tata ruang, terutama terkait pemberian izin industri ekstraktif seperti tambang pasir dan perkebunan sawit yang dianggap merusak daerah resapan air di wilayah hulu.
Seiring itu, diskursus publik mulai bergeser dari respons darurat menuju tuntutan solusi infrastruktur yang bersifat permanen dan berjangka panjang. Dukungan terhadap wacana pembangunan giant sea wall serta penutupan tambang pasir ilegal di Cilegon semakin menguat. Pada saat yang sama, kritik tajam diarahkan pada rapuhnya infrastruktur vital, seperti lumpuhnya jalur kereta api Pantura dan jebolnya tanggul sungai, yang dipandang mencerminkan rendahnya ketahanan infrastruktur nasional dalam menghadapi cuaca ekstrem.
Baca Juga: 7 Negara ASEAN dengan Risiko Banjir Tertinggi 2025, Ada Indonesia?
Sumber:
https://x.com/droneempritoffc/status/2014590497998963079?s=46
