Berdasarkan survei nasional yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, TNI masih menjadi lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi, yakni sebesar 89,3%.
Dimana dari 4.560 responden yang mengikuti survei, sebanyak 19% responden menyatakan sangat percaya, 70% cukup percaya, dan 8% kurang percaya dengan TNI, serta 2% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Generasi yang paling banyak percaya pada TNI adalah Generasi Milenial yang berada pada kelompok usia 27 tahun hingga 42 tahun. Dimana 89,2% dari 33,6% responden Generasi Milenial menyatakan percaya pada TNI.
Selain itu pada evaluasi kondisi umum lembaga negara, di keseluruhan sektor TNI mendapatkan rata-rata persentase di atas 90% pada penilaian "baik" dari responden. Hal ini termasuk pada sektor ekonomi nasional, politik nasional, keamanan nasional, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
"Secara umum tingkat kepercayaan warga terhadap TNI cenderung lebih sedikit fluktuasinya, perubahannya relatif landai, tapi sepanjang tahun 2023 tampak memiliki kecenderungan yang menurun," tulis Indikator pada laporannya.
Ya, meskipun TNI konsisten menjadi lembaga negara yang paling dipercaya publik, jika dibandingkan dengan survei pada periode-periode sebelumnya, tren kepercayaan publik terhadap TNI telah konstan menurun.
Sejak Juni 2023, kepercayaan publik telah berkurang sebesar 6,5% terhadap TNI, yakni dari 95,8% menjadi 89,3% pada periode ini.
Di sisi lain, jika TNI konsisten menjadi lembaga paling dipercaya publik, maka sejak April 2014 partai politik juga konsisten menjadi lembaga dengan nilai kepercayaan terendah dengan persentase periode ini sebesar 64,2%.
Dalam tulisan opininya, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jainuri mengungkapkan krisis kepercayaan publik terhadap partai politik dilatarbelakangi oleh kinerja buruk dari partai politik itu sendiri.
"(Hal ini) ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan tindakan amoral seperti skandal seks," tulis Jainuri yang dilansir dari laman Departemen Ilmu Politik UMM.
