Memasuki era digital, masyarakat harus pandai untuk bisa melihat peluang dan menguasai teknologi agar selalu mengikuti perkembangan terkini. Ini tidak akan bisa tercapai jika masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai.
Seringkali disebut sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi makna dari literasi jauh lebih dalam daripada itu. Literasi bermakna sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam memahami serta mengolah informasi. Bukan hanya dalam membaca dan menulis, melainkan juga berarti mampu berpikir kritis, melek politik, melek teknologi, dan peka terhadap lingkungannya (Oktariani & Ekadiansyah, 2020).
Kemampuan literasi seseorang akan memengaruhi keberhasilan dalam kehidupannya sebab dengan terampil dalam literasi, kompetensi-kompetensi diri yang dimiliki juga semakin meningkat. Kemampuan literasi juga akan semakin meningkat dengan adanya akses literasi dan informasi yang memadai.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia pada 2023 adalah 68,19. IPLM merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat yang menjadi penilaiannya, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan, dan jumlah anggota perpustakaan.
Predikat IPLM diklasifikasikan menjadi "sangat rendah" (0-29,9), "rendah" (30-49,9), "sedang" (50-79,9), "tinggi" (80-89,9), dan "sangat tinggi" (90-100).
Walaupun saat ini skor IPLM Indonesia masih tergolong dalam klasifikasi "sedang", tetapi beberapa provinsi di Indonesia sudah menyandang predikat IPLM "tinggi". Provinsi tersebut adalah Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan skor secara berurutan adalah 86,74 dan 85,09. Skor IPLM provinsi lainnya yang berada di peringkat 10 teratas masih diklasifikasikan sebagai "sedang".
Persoalan utama dalam kecakapan literasi diungkap oleh Plt Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), E. Aminudin Aziz. Persoalan tersebut meliputi ketersediaan bahan bacaan yang belum sesuai dengan minat baca calon pembaca, program dan aktivitas yang belum terarah, dan sumber daya manusia yang kurang.
Aziz juga mendorong adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan akses terhadap literasi.
"Ada para mitra di sekeliling kami. Kami ajak bersama, colek mereka, ayo bareng-bareng. Makanya saya katakan, program ini adalah program bersama yang harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan program personal," ungkapnya di Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2024 (25/7/2024), dikutip dari Rakyat Merdeka.
Kemampuan literasi yang tinggi juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh sebab itu, upaya dalam meningkatkan akses literasi membutuhkan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Baca Juga: Mengulik Hasil PISA 2022 Indonesia: Peringkat Naik, tapi Tren Penurunan Skor Berlanjut
