Di tengah upaya pemerintah meningkatkan minat baca dan literasi di Indonesia, akreditasi perpustakaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas layanan dan fasilitas perpustakaan. Sayangnya, tidak semua provinsi mampu memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan.
Berdasarkan data terbaru tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa provinsi masih memiliki jumlah perpustakaan terakreditasi yang sangat minim. Bahkan, terdapat provinsi yang tak memiliki perpustakaan yang terakreditasi sama sekali.
Tercatat, ada dua provinsi yang tak memiliki perpustakaan terakreditasi sama sekali. Dua provinsi tersebut adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang merupakan provinsi baru dari hasil pemekaran.
Sementara itu, ada beberapa provinsi lainnya yang memiliki perpustakaan terakreditasi tetapi minim jumlahnya, seperti Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara. Jumlah perpustakaan terakreditasi di provinsi-provinsi tersebut tak lebih dari 31 perpustakaan.
Di Papua Selatan, hanya ada satu perpustakaan terakreditasi. Perpustakaan itu merupakan perpustakaan dengan akreditasi B di salah satu perguruan tinggi.
Di Papua Barat Daya dan Papua, jumlah perpustakaan terakreditasi tak lebih dari sepuluh. Di Papua Barat Daya, jumlahnya hanya sebanyak 8 sedangkan di Papua hanya ada 9.
Di Maluku, jumlah perpustakaan terakreditasi hanya sebanyak 21. Jumlah itu tak berbeda jauh dengan Papua Barat yang hanya memiliki 23 perpustakaan terakreditasi.
Sulawesi Barat dan Kepulauan Riau sama-sama memiliki 29 perpustakaan terakreditasi sedangkan Maluku Utara hanya punya 31 perpustakaan terakreditasi.
Jika dilihat, sebagian besar provinsi dengan jumlah perpustakaan terakreditasi paling sedikit berada di kawasan Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan akses dan infrastruktur literasi antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Tingkat Kunjungan Perpustakaan Tertinggi di 2023
