10 Wilayah dengan Angka Kemiskinan Terendah di Sulawesi Utara 2025

Kota Tomohon jadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Utara pada 2025, yakni 4,86%.

Agnes Z. Yonatan 8 Oktober 2026 pukul 09.30

10 Wilayah dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Sulawesi Utara

(Tahun 2025)

Unduh

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25% pada September 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, ketika persentase penduduk miskin masih berada di angka 8,57% pada 2024.

Meskipun mengalami penurunan, persebaran kemiskinan masih menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 10,72%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di angka 6,60%.

Di Sulawesi Utara, Kota Tomohon menjadi wilayah paling minim penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di wilayah tersebut hanya sebesar 4,86% pada 2025, lebih rendah dibanding angka kemiskinan Sulawesi Utara yang sebesar 6,71%.

Di bawahnya, Kota Manado menyusul dengan angka kemiskinan sebesar 4,99%, diikuti Kota Kotamobagu sebesar 5,14% dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan 5,32%. Daftar lima besar wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Utara ditutup oleh Kota Bitung yang memiliki 5,81% penduduk miskin.

Kabupaten Minahasa menduduki bangku keenam dengan angka kemiskinan sebesar 5,88%, diikuti Kabupaten Minahasa Utara (6,05%), Kabupaten Bolaang Mongondow (6,98%), dan Kabupaten Mongondow Utara (7,15%).

Daftar 10 besar wilayah paling minim penduduk miskin di Sulawesi Utara ditutup oleh Kabupaten Minahasa Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,26%.

Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Sangihe jadi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sulawesi Utara, tembus 10,91% pada 2025.

Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Besaran GK berbeda-beda untuk setiap provinsi, ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html