10 Wilayah dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah di Jawa Timur 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 8,25% pada September 2025. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2024 yang masih berada di level 8,57%.

Meski menunjukkan perbaikan, kemiskinan masih lebih banyak terjadi di wilayah perdesaan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 10,72%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang tercatat sebesar 6,60%.

Adapun Kota Batu menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur, yakni sebesar 2,86%. Hal ini berarti, ada sekitar dua dari 100 penduduk yang tergolong penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025.

Baca Juga: 10 Kota dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 2025

Kota Surabaya bertengger di posisi kedua wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur, yakni sebesar 3,56%. Posisinya diikuti oleh Kota Malang (3,85%) dan Kota Madiun (3,89%).

Daftar lima besar wilayah paling minim penduduk miskin di Jawa Timur ditutup oleh Kabupaten Sidoarjo. Dengan 4,40% penduduk miskin, Sidoarjo sekaligus menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur.

Di bawahnya terdapat Kota Mojokerto dengan persentase penduduk miskin sebanyak 5,05%, disusul oleh Kota Probolinggo (5,69%), Kabupaten Tulungagung (5,96%), dan Kota Kediri (6,04%). 

Kabupaten Banyuwangi menutup daftar 10 wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur dengan capaian 6,13%.

Sebaliknya, Kabupaten Sampang jadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur, mencapai 20,61% pada 2025, jauh lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin di Jawa Timur yang sebesar 9,50%.

Kabupaten Bangkalan menyusul di urutan kedua dengan 18,25%, diikuti Kabupaten Sumenep (17,02%), Kabupaten Probolinggo (16,31%), dan Kabupaten Tuban (14,13%).

Adapun BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Besaran GK berbeda-beda untuk setiap provinsi, ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran untuk kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga: Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-kabupaten-kota.html