Berdasarkan Survei Indeks Optimisme 2025 yang dirilis oleh Tim Riset GoodStats, sebanyak 60% publik merasa pemerintah tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam mengemban amanahnya.
Sementara itu, proporsi responden yang yakin bahwa pemerintah telah berwenang secara transparan hanya sebesar 17,5%. Bahkan persentase ini lebih kecil dari proporsi publik yang merasa netral saja terhadap isu ini, yaitu sebanyak 22,5%.
Dengan ini, unsur transparansi dan akuntabilitas hanya memperoleh indeks optimisme sebesar 3,90 dari rentang 0-10, terkecil kedua setelah unsur korupsi yang mendapat indeks optimisme sebesar 3,43 dalam dimensi politik & pemerintahan.
Adapun unsur lain yang turut diperhitungkan dalam dimensi ini adalah unsur suara masyarakat yang mendapat skor indeks lebih tinggi dibanding dua unsur lainnya, yaitu 4,29. Meski begitu, dimensi politik & pemerintahan menjadi dimensi dengan indeks optimisme terendah dibandingkan dimensi lainnya, dengan skor indeks hanya sebesar 3,87.
Dengan melibatkan 1.020 responden yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, survei ini melakukan pengumpulan data selama sebulan, yaitu 3 Juni hingga 3 Juli 2025. Adapun metode yang digunakan adalah online survey dan Forum Group Discussion (FGD).
Salah satu program pemerintah yang menjadi polemik terkait transparansinya di masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdapat ketidaksempurnaan para program tersebut.
Peneliti ICW Dewi Anggraeni Puspitasari Naipospos, mempersoalkan masalah transparansi anggaran serta adanya potensi penyalahgunaan dalam pendanaan dikarenakan tata kelola keuangan yang tertutup dan hanya dilakukan oleh segelintir pihak.
Menurutnya, sebaiknya pemerintah mewujudkan transparansi melalui pengawasan tata kelola yang bersifat partisipatif.
“Libatkan pihak yang kompeten, bukan yang latar belakang militer,” sarannya, Minggu (9/3/2025).
Senada, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto juga mengimbau perlunya pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Ia turut menyoroti adanya potensi penyimpangan dalam program ini.
Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat untuk terlibat serta berharap adanya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan penggunaan anggaran demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.
Baca Juga: Indeks Optimisme Politik Rendah, Pemerintah Perlu Benahi Masalah Korupsi
Sumber:
https://goodstats.id/publication/indeks-optimisme-2025-X2xNZ
https://www.tempo.co/hukum/icw-sebut-program-makan-bergizi-gratis-rawan-penyelewengan-karena-minim-transparansi--1217414
