95% Penerima PKH Nyatakan Puas, Tertinggi Dibanding Bansos Lain

Bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah.

Tempo Data Science menggelar Survei Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional dengan melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi pada 31 Juli-11 Agustus 2026. Survei menyasar penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah melalui wawancara tatap muka, dengan sampling error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Sebanyak 41% keluarga responden mengaku menerima bantuan sosial, sedangkan 59% lainnya tidak. Artinya, porsi penerima bansos mencakup sekitar empat dari sepuluh rumah tangga sepanjang tahun ini.

Bantuan yang diterima keluarga responden berasal dari sejumlah program dengan sasaran dan bentuk penyaluran yang berbeda.

Baca Juga: Realisasi Belanja Bansos Tembus Rp147 Triliun per Oktober 2025, Untuk Apa Saja?

Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar keluarga rentan lewat komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sebanyak 36% responden menikmati program ini dan menorehkan tingkat kepuasan di angka 95%, tertinggi di antara ragam bansos lainnya.

Posisi berikutnya diisi oleh Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang hadir guna mengamankan akses pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Serapan program tersebut menjangkau 23% responden, mencatatkan kepuasan 93%.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako digelontorkan untuk meredam beban dapur keluarga berpenghasilan rendah. Kelompok yang masuk dalam lingkaran penerima bantuan ini mencakup 32% responden, dengan tingkat kepuasan mencapai 91%.

Bantuan beras atau pangan menjadi bentuk bansos yang paling banyak diterima responden. Penerimanya mencapai 59%, meski tingkat kepuasannya berada di angka 84%, terendah dibandingkan tiga program sebelumnya.

Kontras tersebut membuktikan bahwa luasnya cakupan bantuan tidak serta-merta berbanding lurus dengan kepuasan.

Lonjakan apresiasi pada PKH ini bergulir di tengah agenda pembenahan birokrasi penyaluran. Pemerintah mengebut digitalisasi PKH di 153 kabupaten/kota demi merengkuh target 49 juta keluarga per Agustus 2026. Langkah tersebut memangkas waktu verifikasi yang mulanya memakan waktu 75 hingga 200 hari menjadi hitungan menit atau jam.

Pemerintah turut menata ulang basis data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui secara berkala. Riset Tempo murni memotret kepuasan penerima tanpa menarik garis sebab-akibat langsung dengan kebijakan digitalisasi tersebut.

Konsistensi penyaluran pada akhirnya bertumpu pada ketepatan sasaran. Jangkauan yang masif harus berjalan beriringan dengan sistem distribusi yang bersih serta memiliki aksesibilitas tinggi agar setiap bantuan benar-benar dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Bansos Tahap 3 Agustus 2026 Kapan Cair? Simak Jadwal Terbarunya

Sumber:

https://www.youtube.com/live/SyUvBkZ4Qno?si=jDLPPajoPT5LeZZH