Anggaran Kemenhut Naik 43% dalam RAPBN 2027
RAPBN 2027 mencatatkan belanja Kemenhut menyentuh Rp8,69 triliun, atau naik 43,9% dari APBN 2026 yang mencapai Rp6,04 triliun.
Perkembangan Anggaran Kementerian Kehutanan
(2026-2027)
Unduh
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah mencanangkan kenaikan pada anggaran belanja untuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia (RI).
Dalam alokasi APBN 2026 sebelumnya, Kemenhut menerima pagu sebesar Rp6.039,2 miliar. Angka ini diproyeksikan melonjak sebesar 43,9% hingga menyentuh nominal Rp8.692,2 miliar pada rancangan anggaran tahun mendatang.
Jika ditinjau menurut alokasi programnya, program dukungan manajemen masih mendapatkan porsi terbesar dari total belanja Kemenhut. Pagu sebesar Rp4.784,2 miliar dicanangkan untuk mendukung efektivitas manajemen internal Kemenhut dalam RAPBN 2027.
Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,82% jika dibandingkan dengan alokasi program dukungan manajemen Kemenhut pada APBN 2026 dengan angka Rp4.203,2 miliar.
Baca Juga: Kemenhut Targetkan Laju Deforestasi Turun Jadi 94 Ribu Ha pada 2029
Di sisi lain, program pendidikan dan pelatihan vokasi tercatat memegang porsi terkecil dalam postur belanja Kemenhut pada RAPBN 2027, dengan nominal Rp176,1 miliar.
Kendati alokasinya kecil, anggaran program ini mengalami pertumbuhan sebesar 56,8% bila dibandingkan dengan dana tahun 2026, bahkan melampaui persentase kenaikan pada program dukungan manajemen.
Pertumbuhan paling masif dalam anggaran Kemenhut ini terjadi pada program pengelolaan hutan berkelanjutan. Pada APBN 2026, program ini hanya dijatuhi alokasi dana sebesar Rp1.723,7 miliar.
Namun dalam RAPBN 2027, pagu anggaran yang disiapkan untuk pengelolaan hutan tumbuh lebih dari dua kali lipat hingga mencapai Rp3.731,9 miliar, atau naik sebesar 116,5%.
Porsi kenaikan anggaran yang jauh lebih dominan untuk program pengelolaan hutan ketimbang dua program lainnya menegaskan fokus Kemenhut dalam menjaga kelestarian dan mengelola ekosistem hutan Indonesia secara optimal.
Begitu pula dengan kenaikan dana pada program pendidikan dan pelatihan vokasi juga lebih besar dari program dukungan manajemen, menandai komitmen kuat kementerian ini terhadap keberlanjutan edukasi lingkungan.
"Komposisi belanja Kementerian Kehutanan tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan dan sumbangan ekonomi bagi negara," ucap Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) RI, Rohmat Marzuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DP) RI, Kamis (11/6/2026).
Guna merealisasikan alokasi dana tersebut, Kemenhut menetapkan empat sasaran strategis pada tahun 2027, di antaranya:
- Peningkatan tutupan hutan dan menjaga keanekaragaman hayati.
- Peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
- Peningkatan produksi barang dan jasa yang berasal dari hutan dengan prinsip keberlanjutan.
- Perbaikan tata kelola birokrasi kehutanan.
Baca Juga: Indonesia Temukan 51 Spesies Baru Sepanjang 2025
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing
Key Insights
- Peningkatan alokasi untuk program pengelolaan hutan berkelanjutan hingga 116,5% mengindikasikan pergeseran fokus Kemenhut menuju konservasi aktif dan pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
- Meskipun porsinya kecil, pertumbuhan signifikan 56,8% pada program pendidikan dan pelatihan vokasi menunjukkan komitmen Kemenhut terhadap pengembangan SDM di bidang kehutanan.
- Dominasi anggaran program dukungan manajemen (Rp4.784,2 miliar) meski tumbuh paling rendah, menunjukkan tantangan internal Kemenhut dalam efisiensi birokrasi.
Ditulis oleh Shahibah A
Jurnalis data GoodStats Data
Bagikan statistik ini:
