Hasil survei terbaru yang dimuat dalam Laporan National Kawula Survei Q2 2025 Kinerja Pemerintah Legislatif dan Opini Publik rilisan Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) mengungkapkan bahwa ekonomi menempati posisi teratas prioritas isu yang dianggap penting oleh masyarakat Indonesia dengan persentase 52%. Survei ini melibatkan 417 responden dari Pulau Jawa (54%), Sumatra (19%), Bali dan Nusa Tenggara (7%), Sulawesi (12%), serta Kalimantan (8%) pada 12-15 Mei 2025.
Meskipun turun dari Kuartal I (60%), isu ekonomi masih konsisten menjadi prioritas utama bagi masyarakat, khususnya di Pulau Jawa (62%). Secara spesifik, tiga permasalahan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah masih berkaitan dengan isu ekonomi. Misalkan masalah pengangguran (49%), praktik korupsi (48%), dan mahalnya bahan pokok (43%).
Setelah ekonomi, isu korupsi menempati posisi kedua dengan 38%. Isu korupsi cenderung lebih menjadi perhatian kaum laki-laki, dimana 44% laki-laki menyatakan korupsi sebagai isu penting. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya keresahan publik terhadap persoalan transparansi, integritas pemerintahan, serta pemberantasan praktik korupsi.
Pendidikan berada di posisi ketiga dengan capaian 34%. Isu ini cenderung lebih banyak disorot oleh kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan tinggi (52%) dan oleh masyarakat yang tinggal di Sumatra (47%). Tingginya perhatian pada pendidikan mencerminkan kebutuhan masyarakat akan peningkatan mutu pendidikan nasional, pemerataan akses pendidikan, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di luar pulau Jawa.
Selain tiga besar isu tersebut, terdapat beberapa isu lain yang turut menjadi perhatian publik, seperti kemiskinan (29%), pekerjaan (28%), kesehatan (25%), hak asasi manusia (18%), dan kesejahteraan (16%). Isu pekerjaan, misalnya, lebih banyak menjadi perhatian kalangan usia 25-34 tahun (36%). Sedangkan isu HAM lebih banyak mendapat perhatian dari kelompok usia muda 17-24 tahun (29%) serta kaum perempuan (22%).
Isu lingkungan, keamanan, infrastruktur, pertanian, dan gender menempati posisi lebih rendah dalam prioritas masyarakat, masing-masing dengan persentase di bawah 15%. Terdapat juga 3% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak memiliki isu prioritas.
Hasil survei ini memberikan gambaran penting mengenai kecenderungan perhatian publik di Indonesia saat ini. Pemerintah dan para pembuat kebijakan dapat menjadikannya sebagai referensi dalam merumuskan prioritas program kerja dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Ketimpangan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Jadi Isu yang Paling Dipedulikan Gen Z
