Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang kuat, sehingga memiliki daya pikat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun dibalik keistimewaannya, isu sosial seperti kemiskinan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Kemiskinan adalah kondisi dimana penduduk memiliki pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan di 5 Kabupaten dan kota di DI Yogyakarta cukup variatif antara 6% hingga 15%.
Kabupaten Kulon progo menempati urutan pertama wilayah dengan penduduk miskin di DI Yogyakarta dengan persentase sebesar 15,62%, disusul urutan kedua yaitu Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase 15,18%.
Selanjutnya, urutan ketiga diikuti Kabupaten Bantul dengan persentase 11,66%, kemudian pada urutan keempat terdapat Kabupaten sleman dengan persentase 7,46%. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan kemiskinan paling rendah, setelah mencatatkan persentase 6,26%.
Perbedaan persentase tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan akses infrastruktur dan layanan transportasi antar daerah perkotaan dan pedesaan. Perbedaan kondisi lingkungan juga mengakibatkan perbedaan pendapatan, upah minimum provinsi (UPM) yang relatif rendah dan tingginya jumlah lansia yang tidak produktif.
Persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta menunjukan adanya perbedaan antar wilayah. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki persentase penduduk miskin paling rendah, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul memiliki persentase tinggi. Sehingga, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dalam berbagai aspek.
Dengan upaya yang lebih terfokus seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memprioritaskan peluang ekonomi di daerah pedesaan, diharapkan angka kemiskinan di DI Yogyakarta bisa terus ditekan. Sehingga, kesejahteraan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
