Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memperlihatkan peta daerah kerawanan menjelang Pilkada serentak 2024.
Daerah-daerah tersebut, mulai dari kota hingga provinsi, dikelompokkan ke dalam golongan rawan rendah, sedang, dan tinggi. Penilaian tersebut didasarkan atas berbagai indikator atau variabel.
“Kemendagri sejatinya melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan yang meliputi banyak sekali variabel. Jadi bukan saja soal netralitas, tapi banyak hal,” terang Bima Arya dalam rapat, dikutip dari Detik.
Bima Arya memaparkan variabel yang dimaksud antara lain, pelanggaran kode etik, intimidasi, ancaman kekerasan, hubungan relasi kekerabatan, isu SARA, isu-isu sensitif lain di wilayah, hingga berbagai isu yang sifatnya dinamis.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tercatat ada lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi, yaitu DKI Jakarta (88,95%), Sulawesi Utara (87,48%), Maluku Utara (84,86%), Jawa Barat (77,04%), dan Kalimantan Timur (77,04%).
Adapun 21 provinsi termasuk golongan rawan sedang, sementara 8 provinsi lainnya termasuk jajaran rawan rendah. Provinsi Bengkulu mencatatkan tingkat kerawanan terendah, dengan persentase hanya 3,79%.
Lebih rinci, pada tingkat kabupaten, terdapat 73 kabupaten berstatus rawan tinggi, 278 kabupaten tergolong rawan sedang, dan 65 kabupaten termasuk rawan rendah. Sementara pada tingkat kota, ada 12 kota yang berstatus rawan tinggi, sedangkan kota yang berstatus rawan sedang dan rendah masing-masing sebanyak 71 dan 15 kota.
Di samping mengungkapkan peta daerah kerawanan, Kemendagri juga merumuskan strategi mengantisipasi kerawanan yang meliputi melakukan analisis kerawanan daerah terhadap potensi gangguan keamanan, melakukan back up oleh satuan atas, membagi fokus wilayah pengamanan, dan BKO anggota daerah aman ke daerah rawan.
Di kesempatan lain, demi menyukseskan Pilkada Serentak 2024, Bima Arya menekankan pentingnya mitigasi bencana bagi daerah dengan kerawanan bencana yang tinggi, memastikan pendistribusian dengan baik, dan mengupayakan jemput bola penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula, lansia, disabilitas, dan kelompok marginal dengan maksimal.
Tidak kalah krusialnya, Bima menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral. Alih-alih memihak paslon tertentu, ASN diharapkan dapat fokus melayani masyarakat sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Maraknya ‘Serangan Fajar’ di Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Gencarkan Patroli
