Setiap lembaga negara di Indonesia memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Penting bagi mereka untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing guna menjaga kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, legitimasi lembaga negara dapat terancam.
Indikator melakukan survei nasional pada 17-20 Mei 2025 untuk memahami persepsi publik terkini mengenai kepercayaan pada lembaga negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas dan memiliki telepon. Sampel dipilih melalui metode Double Sampling (DS) sebanyak 1.286 responden secara acak. Margin of error survei diperkirakan ± 2.8% pada tingkat kepercayaan 95%. Dilakukan pula wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon.
Survei tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar publik cukup percaya dengan lembaga negara. Meskipun begitu, responden yang sangat percaya dengan lembaga negara tidak lebih dari 25%.
Lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tingkat kepercayaan mencapai 85,7%, dengan rincian 23,9% responden merasa sangat percaya dan 61,8% percaya.
Di posisi kedua ada presiden yang tingkat kepercayaannya capai 82,7%, dengan 17,3% di antaranya mengaku sangat percaya. Kejaksaan Agung melengkapi daftar tiga besar dengan tingkat kepercayaan sebesar 76%.
Sebaliknya, lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sama-sama tidak dipercaya oleh 23,7% responden, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak dipercaya 22,5% responden.
Data di atas menunjukkan perlunya lembaga negara dalam mempertahankan kinerja positifnya bagi masyarakat. Di sisi lain, lembaga negara juga harus terus berbenah untuk meningkatkan kepercayaan publik di masa depan.
Baca Juga: Kepercayaan Publik akan Keseriusan Kejaksaan Tangani Korupsi Turun Tajam pada 2025
Sumber:
https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2025/05/RILIS-INDIKATOR-27-MEI-2025-1.pdf
