UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa.
Selain itu, ASN juga berfungsi sebagai perencana, pengawas, dan pelaksana penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tidak hanya sebagai pelaku pelaksana kebijakan, ASN juga berfungsi sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman.
Dalam buku statistik yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester I 2024, tercatat ada 4.758.730 ASN yang terdiri dari 77% Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 23% Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BKN menyebutkan bahwa komposisi ASN tahun 2024 ini terdiri dari 43% pria dengan angka 2.049.656 dan 57% wanita dengan angka 2.709.074.
Berdasarkan data yang dirilis BKN tersebut, proporsi ASN wanita mencapai 57% dari total ASN sedangkan pria hanya 43%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan perubahan dinamika gender dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.
Meskipun jumlah ASN wanita lebih unggul dari pria, tidak menutup kemungkinan bahwa yang mengisi jabatan struktural seperti pimpinan, kepala dinas atau direktur, masih didominasi pria. Wanita lebih banyak mengisi jabatan fungsional seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi.
Mengutip situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), partisipasi ASN perempuan dalam pembangunan nasional membawa berbagai dampak positif, salah satunya dalam hal keberagaman perwakilan. ASN wanita membantu memunculkan perspektif yang lebih luas dan ide yang beragam, yang pada akhirnya mendorong inovasi dalam pencapaian tujuan pemerintah.
“Representasi setara laki-laki dan perempuan di sektor publik sangat penting untuk melahirkan kebijakan yang responsif Gender,” ujar Rini Widyantini selaku Deputi Bidang Kelembagaan PANRB (02/12/2021).
