10 Provinsi dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Terendah Agustus 2026

Kondisi usaha budi daya ikan dapat berbeda di setiap wilayah. Perbedaan kondisi tersebut turut memengaruhi daya beli yang berubah mengikuti perkembangan harga dari waktu ke waktu.

Kemampuan daya beli tersebut lantas diukur melalui nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) dengan membandingkan indeks harga yang diterima (It) terhadap indeks harga yang dibayarkan nelayan (Ib).

Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September mendata NTPi Agustus 2026 menggunakan tahun dasar 2018 dengan angka 100 sebagai acuan dalam penghitungannya.

Nilai di bawah 100 menunjukkan bahwa biaya yang harus dibayarkan seperti konsumsi rumah tangga dan modal produksi lebih banyak dibandingkan pendapatan pembudidaya sehingga kesejahteraan mereka rendah, sementara nilai di atas 100 menandakan sebaliknya.

Faktanya, terdapat sejumlah wilayah yang posisinya masih berada di bawah ambang batas tersebut.

Baca Juga: 10 Provinsi dengan Nilai Tukar Nelayan Tangkap Terendah Agustus 2026

Tiga provinsi di wilayah Indonesia barat masih mencatat NTPi yang sangat rendah, dipimpin oleh Kepulauan Riau yang hanya meraih 86,27. Bergantungnya pasokan barang dari luar daerah memicu kenaikan biaya logistik yang berujung pada tingginya inflasi bahan pokok serta membengkaknya modal produksi.

Kepulauan Bangka Belitung mengekor tipis di angka 87,48. Struktur ekonominya didominasi sektor tambang timah merusak lingkungan pesisir, sehingga kualitas airnya tidak bagus untuk biota budi daya sekaligus membuat tenaga kerja lokal lebih memilih menambang daripada mengelola tambak atau keramba ikan.

Sumatra Selatan perlahan beranjak ke 89,44. Rantai pasarnya masih dimonopoli oleh tengkulak karena pembudidaya tidak memiliki akses langsung ke industri pengolahan besar. Pakan yang digunakan juga masih sangat bergantung pada pabrikan luar daerah serta sering kali mengalami over-supply akibat minimnya hilirisasi komoditas air tawar.

Bergeser ke bagian timur Indonesia, Papua mencatat nilai 91,47 akibat mahalnya biaya modal dan konsumsi rumah tangga yang dipicu oleh tantangan geografis serta kondisi ekonomi yang kontras. Kondisi ini semakin berat karena bersaing ketat dengan perikanan tangkap serta kurangnya infrastruktur cold storage.

Sulawesi Tengah melengkapi lima besar terbawah dengan NTPi 92,53. Panjangnya rantai distribusi logistik bahan mentah rumput laut ke luar provinsi membuat harga jual di tingkat pembudidaya pesisir mudah ditekan oleh pengepul besar sebelum masuk ke pasar ekspor.

Daftar berikutnya masih diisi oleh wilayah Indonesia timur dan barat, yakni Papua Barat (93,20), Papua Tengah (95,31), dan Sumatra Utara (95,38).

Adapun Lampung serta Papua Barat Daya masing-masing mengantongi 96,37 dan 96,62.

Rendahnya NTPi di berbagai wilayah tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan subsidi operasional dan hilirisasi agar pemerataan kesejahteraan pembudidaya ikan dapat tercapai secara nasional.

Baca Juga: 10 Provinsi dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tertinggi Agustus 2026

Sumber:

https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/MTc0MSMy/nilai-tukar-nelayan-dan-pembudidaya-ikan--agustus-2026.html