10 Provinsi dengan Nilai Tukar Nelayan Tangkap Terendah Agustus 2026

Nilai tukar merupakan indikator penting untuk melihat perubahan daya beli nelayan dari waktu ke waktu.

Kemampuan daya beli tersebut lantas diukur melalui nilai tukar nelayan (NTN) dengan membandingkan indeks harga yang diterima (It) terhadap indeks harga yang mereka bayar (Ib).

Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September mendata NTN Agustus 2026 menggunakan tahun dasar 2018 dengan angka 100 sebagai acuan dalam penghitungannya.

Nilai di bawah 100 menunjukkan bahwa biaya yang harus dibayarkan seperti konsumsi rumah tangga dan modal produksi lebih besar dibandingkan pendapatan nelayan sehingga kesejahteraan mereka rendah, sementara nilai di atas 100 menandakan sebaliknya.

Faktanya, terdapat sejumlah wilayah yang posisinya masih berada di bawah ambang batas tersebut.

Baca Juga: 10 Provinsi dengan Nilai Tukar Nelayan Tangkap Tertinggi Agustus 2026

Kalimantan Tengah mencatat nilai terendah di angka 95,20 akibat tingginya biaya logistik yang membuat harga kebutuhan hidup di pedalaman melonjak.

Kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan nelayan pada perairan darat seperti sungai dan rawa membuat hasil tangkapan rentan anjlok akibat perubahan musim, pasang surut debit air, dan kelestarian ekosistem perairannya.

Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di level 96,07. Keterbatasan fasilitas pelabuhan dan sarana pengawetan seperti cold storage memaksa nelayan menjual hasil tangkapan dengan harga murah agar tidak membusuk. Daya tawar mereka juga lemah sebab harga bahan bakarnya terus melonjak serta adanya dominasi tengkulak.

Bergeser ke bagian timur Indonesia, Papua Barat Daya beranjak naik ke 98,12 akibat ekstremnya biaya logistik dan tingginya indeks konsumsi. Potensi lautnya yang melimpah justru terhambat oleh mahalnya kebutuhan pokok, kelangkaan solar bersubsidi, serta tantangan geografis pulau terpencil yang menyulitkan distribusi hasil tangkapan.

Banten membukukan nilai 98,50. Posisinya yang berada di dekat pusat perekonomian nusantara membuat nelayan berhadapan dengan biaya hidup yang relatif tinggi, besarnya persaingan dengan kapal yang lebih modern, serta tekanan terhadap ekosistem pesisir dapat menambah beban usaha.

Kalimantan Selatan melengkapi lima besar terbawah dengan NTN sebesar 99,75. Sebagian nelayannya bekerja sebagai buruh atau anak buah kapal (ABK) yang mengandalkan sistem bagi hasil, sehingga pendapatannya masih harus dikurangi biaya operasional.

Memasuki daftar selanjutnya, NTN tercatat sudah sedikit berada di atas angka acuan. Terdapat Kalimantan Barat (100,03), Jambi (100,19) dan Kalimantan Utara (101,42).

Sulawesi Tengah serta Jawa Timur menutup daftar dengan perolehan masing-masing 103,94 dan 104,56.

Rendahnya NTN di sejumlah wilayah ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperkuat program yang telah berjalan agar peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dirasakan secara lebih merata.

Baca Juga: Pendapatan Nelayan Triwulan II 2026 Turun, Tapi Biaya Produksi Meningkat

Sumber:

https://www.bps.go.id/assets/statistics-table/2/MTc0MSMy/nilai-tukar-nelayan-dan-pembudidaya-ikan--agustus-2026.html