Bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional (10/11/2025), Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh yang dianggap telah memberikan kontribusi besar kepada Indonesia.
Salah satu tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto. Penyematan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden yang menjabat pada zaman Orde Baru ini mengundang pro dan kontra dari masyarakat.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) kepada 1.213 responden pada 5-7 November 2025, sebanyak 80,7% responden mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional dan hanya 15,7% yang tidak mendukung hal tersebut.
KedaiKOPI pun mencatat lima alasan mengapa responden tidak setuju dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Alasan terbanyak Soeharto dianggap tidak layak sebagai pahlawan nasional adalah karena banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama Soeharto menjabat. Alasan ini disetujui oleh sebanyak 88% responden.
Sementara itu, 82,7% responden tidak mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional akibat terjadinya pembungkaman kebebasan berpendapat masyarakat dan pers pada masa jabatannya.
Kemudian, kasus pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh Soeharto menjadi alasan 79,6% responden tidak mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional. Pun sebanyak 61,3% responden merasa bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan melukai keluarga korban pelanggaran HAM akibat peristiwa kontroversial pada masa jabatannya.
Selain karena rekam jejak yang buruk pada masa pemerintahannya, sebanyak 1,6% responden merasa bahwa masih banyak tokoh yang lebih layak untuk mendapatkan gelar tersebut daripada Soeharto.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menjadi salah satu yang menolak keras pemberian gelar pahlawan pada Soeharto.
"Keputusan itu jelas merupakan skandal politik. Pertama, menabrak batas-batas yuridis khususnya TAP MPR Nomor 11/MPR/1998. Selain itu, pemberian gelar pahlawan ini seakan menormalisasi seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di era Soeharto," tuturnya mengutip Kompas (10/11/2025).
Baca Juga: Pro dan Kontra Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Sumber:
https://nasional.kompas.com/read/2025/11/10/07464211/pemberian-gelar-pahlawan-nasional-kepada-soeharto-dinilai-menabrak-tap-mpr.
https://kedaikopi.co/kedaikopi-ungkap-alasan-publik-setuju-dan-tidak-setuju-soeharto-serta-gus-dur-jadi-pahlawan-nasional/
