36% Publik RI Sebut Harga Kebutuhan Pokok sebagai Masalah Ekonomi Utama

Harga kebutuhan pokok masih menjadi persoalan paling dekat dengan keseharian masyarakat ketika tekanan ekonomi dirasakan langsung dari pengeluaran dapur.

Beban tersebut terpotret jelas dalam survei Tempo Data Science bertajuk Survei Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional, yang melibatkan 12.260 responden di 38 provinsi sepanjang 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 dengan sampling error 2,9%.

Sebanyak 36% responden menempatkan mahalnya harga bahan pokok sebagai masalah ekonomi yang paling menekan hidup harian mereka. Beban pengeluaran dapur ini menjadi tuntutan terbesar warga agar segera diturunkan atau distabilkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Harga Komoditas Pangan Hari Ini 7 Juli 2026: Mayoritas Turun, Cabai Rawit Hijau Naik 4,85%

Kondisi ekonomi yang makin sulit dirasakan oleh 23% responden sebagai persoalan yang tidak kalah mendesak. Pandangan ini sejalan dengan sentimen 68% responden yang menilai perekonomian nasional saat ini jauh lebih buruk ketimbang tahun sebelumnya.

Minimnya lapangan pekerjaan menjadi sumber kecemasan bagi 16% responden yang merasa ruang mencari nafkah semakin sempit. Persoalan ini menuntut perhatian serius dari pemerintah guna memperbanyak serta mempermudah akses lapangan kerja formal.

Sementara itu, 7% responden lainnya secara khusus mengeluhkan kesulitan nyata dalam mendapatkan pekerjaan di tengah tingginya kebutuhan hidup. Hambatan ini menunjukkan masih jarangnya peluang bagi sebagian warga untuk masuk ke pasar kerja.

Kesenjangan antara angka makro dan kondisi riil di lapangan turut dikritisi oleh para pengamat. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pertumbuhan ekonomi 5,29% pada Kuartal II 2026 belum otomatis meredakan beban hidup masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mencatat inflasi Juli 2026 terkendali di angka 2,88% dengan penurunan inflasi pangan ke level 2,52%. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Gaffari Ramadhan tak menampik bahwa struktur ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar akibat 59,3% pekerja Indonesia terjebak di sektor informal.

Banyaknya program pemerintah tetap memerlukan eksekusi matang agar dapat meringankan beban harga pokok dan lapangan kerja. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan yang paling nyata bagi masyarakat tetap terletak pada bukti penerapan di lapangan, bukan sekadar angka kepuasan publik.

Baca Juga: Begini Penilaian Publik RI terhadap Kondisi Ekonomi Indonesia pada 2026

Sumber:

https://www.youtube.com/live/SyUvBkZ4Qno?si=ZTzCzLgYLpU4Mmgq