Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menghabiskan Rp184,2 triliun untuk belanja negara, nilainya lebih tinggi dibandingkan periode Januari 2023 yang sebesar Rp141,4 triliun. Nilai itu setara dengan 5,5% dari total pagu tahun 2024 yang totalnya sebesar Rp3.325,1 triliun.
Lebih lanjut, uang tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat sepesar Rp96,4 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp44,8 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp51,6 triliun. Selain itu, total transfer ke daerah (TKD) juga mencapai Rp87,8 triliun.
Pada awal tahun sendiri, ndapatan negara mencapai Rp215,5 triliun, setara dengan 7,7% dari pagu tahun ini dengan total sebesar Rp2.802,3 triliun. Sayangnya nominal itu masih lebih rendah dibandingkan pendapatan pada Januari 2023 lalu yang sebesar Rp232,4 triliun.
Pendapatan ini mayoritas berasal dari pajak, sebesar Rp172,2 triliun yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp149,2 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp22,9 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di tahun ini mencapai Rp43,3 triliun.
Akibatnya, Indonesia mendapatkan surplus sebesar Rp31,3 triliun pada tahun 2024. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa surplus APBN tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan surplus pada Januari 2023 yang nilainya bahkan melebihi Rp90 triliun.
"Surplus anggaran Rp31,3 triliun yang sekitar 0,14% dari PDB (Produk Domestik Bruto) serta pembiayaan anggaran Rp106,4 triliun telah direalisasikan," ujarnya dalam konferensi pers online APBN KiTa di akun YouTube Kemenkeu, Kamis (22/2/2024).
Adapun penurunan surplus ini diakibatkan realisasi pendapatan Januari 2024 yang lebih rendah dibandingkan pada Januari 2023 lalu dan total belanja awal tahun yang juga membengkak.
