Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) kepada DPRD kembali memanas pada akhir tahun 2025 lalu. Beberapa partai politik (parpol) koalisi seperti Golkar, Gerindra, hingga PKB telah resmi mendukung langkah tersebut. Usulan ini dinilai dapat menghemat anggaran negara dan biaya politik yang selama ini membebani dan mengurangi risiko adanya praktik korupsi selama pemilihan berlangsung.
Drone Emprit melakukan analisis untuk melihat sentimen warganet terhadap isu ini. Pengumpulan data dilakukan pada 5 Desember 2025 sampai 6 Januari 2026 di Twitter (X), Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online. Hasilnya, berhasil terkumpul pemberitaan terkait wacana pilkada melalui DPRD di 1.629 artikel dengan 2.243 mentions dan dibicarakan di media sosial sebanyak 8.002 sample mentions.
Baca Juga: Milenial Dominasi Pemilih Pilkada 2024
Respons warganet di media sosial cenderung negatif. Sebanyak 66% percakapan bersentimen negatif. Sentimen ini lahir dari kritik bahwa wacana ini akan merampas hak pilih rakyat, menguntungkan oligarki dan politik transaksional, serta menilai adanya kemunduran demokrasi dan pengkhianatan reformasi. Selain itu, banyak pula warganet yang takut bahwa pilkada lewat DPRD akan menjadi pintu masuk kembalinya rezim otoriter.
Di sisi lain, 15,5% sentimen bernada positif, didorong oleh banyaknya yang setuju bahwa pilkada via DPRD akan menghemat anggaran dan biaya politik. Ada pula yang merasa bahwa pilkada lewat DPRD sudah sesuai dengan Pancasila, terutama sila ke-4. Pilkada DPRD dinilai mampu memperkuat stabilitas politik dan efektivitas, serta mengurangi politik uang di akar rumput.
Sementara itu, 18,4% lainnya bersentimen netral, yang biasa diisi oleh penyajian data dan fakta apa adanya tanpa bumbu opini.
Baca Juga: 5 Parpol Setuju atas Usulan Pilkada oleh DPRD, Apa Saja?
Sumber:
https://x.com/DroneEmpritOffc/status/2008769455162266072
