Pemerintah Targetkan Rehabilitasi 15 Ribu Ha Hutan dalam RAPBN 2027

Rancangan pagu untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN 2027 menyentuh Rp15,7 triliun. Pemulihan 15 ribu ha hutan menjadi salah satu outputnya.

Shahibah A 5 September 2026 pukul 10.30

Perkembangan Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

(2022-2027)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menargetkan pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan secara vegetatif pada kawasan daerah aliran sungai (DAS) guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan air yang berbasis masyarakat, dengan target pemulihan 15 ribu hektare (ha).

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat bahwa saat ini terdapat 12,3 juta ha lahan kritis di Indonesia yang mendesak untuk ditangani guna menanggulangi dampak krisis degradasi lahan dan ancaman kekeringan.

"Data lahan kritis di Indonesia mencatat sejak 2024 terdapat sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan," ucap Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki dalam Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Selain pemulihan ekosistem hutan, pengalokasian fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN 2027 ini dirancang untuk menyediakan 33,1 juta unit benih dan bibit berkualitas yang mencakup bibit produktif serta bibit hasil pemberdayaan masyarakat.

Nilai indeks kualitas lingkungan hidup juga ditargetkan meningkat hingga menyentuh 78,6 poin, seiring dengan upaya mendongkrak indeks kinerja pengelolaan sampah ke angka 64 poin serta indeks pengelolaan keanekaragaman hayati nasional yang mencapai 0,5 poin.

Program strategis dalam anggaran lingkungan hidup tahun 2027 lainnya meliputi penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 2,8 juta bidang.

Dari sisi perairan, pemerintah membidik luasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 31,3 juta ha. Pengelolaan infrastruktur geospasial juga dioptimalkan dengan target pengelolaan 477 unit Stasiun Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS).

Guna memastikan keoptimalan program prioritas tersebut, pemerintah menargetkan dana untuk anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam RAPBN 2027 sebesar Rp15,69 triliun.

Dalam empat tahun terakhir, serapan pendanaan fungsi ini menunjukkan tren yang dinamis. Mulanya pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022, realisasinya tercatat sebesar Rp12,8 triliun, kemudian naik sebesar 5,5% menjadi Rp13,51 triliun pada tahun 2023.

Tren pertumbuhan ini sempat berlanjut pada realisasi tahun 2024 dengan pertumbuhan 7,6% atau serapan mencapai Rp14,54 triliun.

Sayangnya, kenaikan tersebut terhenti pada laporan keuangan tahun 2025, ketika realisasi pembelanjaannya merosot 43,6% menjadi Rp8,2 triliun. Kendati demikian, proyeksi anggaran tahun 2026 tumbuh 54,9% dengan nilai alokasi Rp12,7 triliun.

Kini melalui postur RAPBN 2027, kucuran dananya akan kembali melonjak dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 23,5%.

Dana fungsi ini nantinya akan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sumber:

https://drive.google.com/file/d/1mUbNLalcb6aOhgPhOHW-QSiczOs8yb-Z/view?usp=sharing

Key Insights

Target rehabilitasi hutan 15 ribu hektare pada 2027 hanya mencakup 0,12% dari total 12,3 juta hektare lahan kritis, menunjukkan skala masalah degradasi lahan yang sangat besar.
Penurunan anggaran perlindungan lingkungan hidup sebesar 43,6% pada 2025 dapat menghambat momentum positif pemulihan lingkungan yang telah dibangun sebelumnya.
Meskipun ada fluktuasi, tren peningkatan anggaran perlindungan lingkungan hidup dari 2022 hingga proyeksi 2027 menunjukkan komitmen pemerintah yang menguat terhadap isu ini.
Fokus pada penyediaan 33,1 juta unit benih dan bibit serta rehabilitasi DAS berbasis masyarakat menunjukkan strategi pemerintah yang menekankan partisipasi komunitas dalam upaya pemulihan ekosistem.