Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 22 Juta Orang pada Maret 2026

Jumlah penduduk miskin di Indonesia konsisten mengalami penurunan, dari 25,22 juta orang pada Maret 2024 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.

Shahibah A 19 Agustus 2026 pukul 09.40

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

(Maret 2024-2026)

Unduh

Unduh Gambar Unduh Data

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sekaligus persentase penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu dua tahun terakhir mencatatkan penyusutan yang konstan.

Mulanya pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin secara nasional masih menyentuh angka 25,22 juta orang. Nominal tersebut mengambil porsi sebesar 9,03% dari total keseluruhan penduduk Indonesia.

Namun, memasuki bulan September pada tahun yang sama, angka tersebut sukses turun menjadi 8,57% atau menyisakan 24,06 juta jiwa penduduk miskin.

Tren positif berupa penurunan angka kemiskinan ini terus berlanjut pada tahun berikutnya. Per Maret 2025, jumlah warga miskin kembali menyusut menjadi 23,85 juta orang yang mengambil porsi sebesar 8,47% terhadap total penduduk nasional.

Tidak berhenti di situ, capaian pada periode September 2025 kian membaik dengan persentase penduduk miskin sebesar 8,25% atau setara dengan 23,36 juta orang.

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan nasional kembali menyusut hingga tersisa 22,93 juta orang. Dengan perolehan ini, persentase jumlah penduduk miskin Indonesia pada awal tahun ini berada di angka yang paling rendah dalam tiga tahun terakhir, yaitu 8,07%.

Secara akumulatif, jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berkurang sebanyak 2,29 juta orang dalam kurun waktu dua tahun, atau dengan penyusutan kemiskinan sebesar 9,08%.

Jika membedah angka kemiskinan ini dari wilayah tempat tinggalnya, masyarakat yang bermukim di daerah perdesaan masih mendominasi struktur demografi miskin. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin perdesaan tercatat mencapai 12,1 juta orang.

Meski begitu, angka ini pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode September 2025 yang sempat menyentuh 12,18 juta orang.

Sementara itu, tren penyusutan kemiskinan yang sama juga terjadi di kawasan urban. Banyaknya penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebanyak 10,83 juta orang, lebih rendah dari periode September 2025 yang berada di angka 11,18 juta jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan harus berbasis pada pemetaan wilayah yang jauh lebih presisi agar intervensi program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah.

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal 5% pada 2029,” tekadnya dalam rapat capaian pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta, Senin (27/4/2026) lalu.

Ditinjau dari pulaunya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa. Wilayah tersebut menyumbang total 12,02 juta warga miskin, disusul oleh Pulau Sumatra dengan total penduduk miskin yang menyentuh angka 5 juta orang.

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Key Insights

Penurunan angka kemiskinan dalam dua tahun menunjukkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan
Meskipun persentase kemiskinan terus menurun, jumlah absolut penduduk miskin di perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan, mengindikasikan ketimpangan pembangunan wilayah.
Konsentrasi kemiskinan di Pulau Jawa dengan 12,02 juta penduduk miskin menunjukkan tantangan besar mengingat padatnya populasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Tren penurunan kemiskinan yang konsisten hingga mencapai 8,07% pada Maret 2026 menandakan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap berbagai gejolak.
Target ambisius untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dan maksimal 5% pada 2029 memerlukan intervensi kebijakan yang lebih presisi dan terukur.