Pada debat Capres-Cawapres 2024 lalu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang saat ini sudah menjadi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, sempat menjadi buah bibir lantaran memberikan pertanyaan kepada Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, terkait SGIE. Dari pertanyaan tersebut, lantas apa sebenarnya SGIE itu?
SGIE/SGIER merupakan akronim dari State of the Global Islamic Economy Report, laporan pembaharuan yang sudah berjalan selama 10 tahun diterbitkan atas kerja sama antara DinarStandard dan Salaam Gateway yang berfokus pada kondisi ekonomi syariah suatu negara. SGIE mencakup 6 indikator, mulai dari keuangan Islam, makanan halal, wisata ramah Muslim, modest fashion, media dan rekreasi, serta farmasi/kosmetik halal.
Untuk mengukur hal tersebut, digunakan GIEI (The Global Islamic Economy Indicator) yang terdiri dari 52 matriks yang dikelompokkan ke dalam 5 komponen utama, yakni:
- Komponen Keuangan
- Komponen Tata Kelola Urusan Publik
- Komponen Kesadaran
- Komponen Sosial
- Komponen Inovasi
Lantas, bagaimana kondisi Indonesia secara umum dalam SGIER?
Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia berada di peringkat ketiga global dengan skor GIEI sebesar 80,1, hanya di bawah Malaysia dengan skor 193,2 dan Arab Saudi dengan skor 93,6. Jika dilihat dari masing-masing indikator, GIEI tertinggi diperoleh dari indikator makanan halal. Nilainya mencapai 94,4 untuk makanan halal.
Capaian ini merupakan hasil dari sejumlah upaya strategis dalam meningkatkan ekosistem halal di tanah air, seperti transformasi layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM lewat program SEHATI melalui mekanisme self declare. Saat ini juga, Indonesia menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan beberapa negara yang menjadi landasan pengakuan sertifikat halal antara BPJPH (Kementerian Agama) dengan negara terkait.
Hal ini tentunya menjadi angin segar untuk semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia, sebagaimana komitmen pemerintah sejak tahun 2022. Sejalan dengan yang disampaikan Mantan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam Rapat Pleno III KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut, melalui berbagai upaya seperti membuka lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ia turut menambahkan untuk kementerian/lembaga/instansi, baik anggota KNEKS maupun bukan, agar terus bersinergi dan berkolaborasi demi terwujudnya percepatan pengembangan ekonomi syariah yang bersifat multidimensi ini.
Baca Juga: Ramai Bahas SGIE, Indonesia Masuk Peringkat Tiga Besar SGIE Report 2023
