Permasalahan ekonomi merupakan sebuah isu pelik yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Indonesia setiap tahunnya. Memasuki tahun 2025, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi ekonomi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.
Salah satu permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia adalah penurunan daya beli masyarakat. Publik Indonesia merasa kesulitan untuk membeli barang dan jasa karena keadaan ekonomi Indonesia yang terus menurun. Berdasarkan survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), memasuki tahun 2025 indeks keyakinan konsumen dan indeks ekonomi saat ini menurun meskipun masih di level optimis.
Konsumen saat ini juga cenderung lebih memilih menabung atau menyimpan kekayaan mereka ketimbang membelanjakannya. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena lebih dari 50% ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Berdasarkan dari Numbeo, di pertengahan tahun 2025 Indonesia berada di peringkat tujuh dunia negara dengan indeks daya beli terendah di dunia dengan skor sebesar 34,1. Negara ASEAN lain di dalam daftar indeks tersebut cenderung memiliki daya beli yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.
Numbeo menggunakan Kota New York sebagai basis penilaian indeks daya beli. Indeks ini ingin daya beli relatif penduduk di rata-rata gaji bersih nasional. Jika sebuah negara mendapatkan nilai indeks 30, dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk negara tersebut hanya bisa membeli barang dan jasa senilai 70% di bawah rata-rata penduduk Kota New York. Kemudian jika suatu negara mendapatkan nilai indeks 110, maka rata-rata penduduk negara tersebut dapat membeli barang dan jasa senilai 10% di atas rata-rata penduduk Kota New York.
Untuk mengatasi penurunan daya beli, pada 2 Juni lalu pemerintah meluncurkan lima paket insentif untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi senilai Rp24,44 triliun, yang meliputi diskon transportasi senilai Rp0,64 triliun, diskon tarif tol senilai Rp0,65 triliun, penebalan bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp10,72 triliun, dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja senilai Rp0,2 triliun.
Namun menurut ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, kebijakan insentif tersebut tidak akan memperbaiki daya beli masyarakat secara signifikan dan tidak menyentuh akar permasalah.
“Insentif tersebut hanya akan membantu sebagian kecil masyarakat dan bersifat sementara. Kebijakan seperti itu tidak bisa diandalkan untuk memperbaiki daya beli secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Rizky kepada Tempo (3/6/2025).
Baca Juga: Ekonomi Melemah, Berapa Pengeluaran Publik RI untuk Liburan?
Sumber:
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/SK-Mei-2025.pdf
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-tumbuh-4-87-persen--y-on-y---ekonomi-indonesia-triwulan-i-2025-terkontraksi-0-98-persen--q-to-q--.html
https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/cost-of-living/cpi_explained.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=fmOxNRo5uBA
https://www.tempo.co/ekonomi/stimulus-ekonomi-dinilai-tak-cukup-pulihkan-daya-beli-masyarakat-1633113
