Industri pertambangan sering kali diklaim membawa manfaat ekonomi bagi banyak pihak. Namun, ketika ditanya siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari keberadaan tambang, hasil survei terbaru menunjukkan hal yang berbeda. Alih-alih untuk masyarakat lokal, justru kelompok elite dan perusahaan menjadi pihak yang dinilai paling banyak menerima keuntungan dari industri tambang.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 16–19 Juni 2025 terhadap 512 responden dari 72 kota di 38 provinsi memberikan temuan persepsi publik. Sebanyak 37,9% responden menyatakan bahwa elite politik atau ekonomi tertentu adalah pihak yang paling diuntungkan dari tambang. Di bawahnya, sebesar 36,8% responden menyebut perusahaan terkait sebagai penerima manfaat terbesar.
Sementara itu, hanya 5,9% responden yang menyebut masyarakat sekitar sebagai pihak yang paling diuntungkan. Angka ini memperlihatkan adanya jarak antara narasi manfaat tambang dengan realita yang dirasakan warga. Padahal, kegiatan tambang kerap diklaim akan meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja lokal.
Dari sisi pemerintahan, hanya 7,9% yang menilai pemerintah pusat sebagai penerima manfaat utama, dan 9% lainnya menyebut pemerintah daerah. Sisanya, 2,5% responden mengaku tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Hasil ini memperkuat pandangan bahwa keuntungan dari sektor tambang cenderung terkonsentrasi pada pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar jurang kesejahteraan, terutama di wilayah-wilayah penghasil tambang yang justru masih tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Data ini juga menjadi refleksi penting di tengah polemik pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk aktivitas tambang. Banyak pihak, termasuk lembaga seperti Greenpeace Indonesia, menolak aktivitas pertambangan di wilayah-wilayah rentan tersebut karena dianggap tidak berpihak pada masyarakat dan merusak ekosistem jangka panjang.
Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang juga memiliki dampak ekologis yang serius terhadap keseimbangan antara masyarakat dan alam. Jika ruang hidup masyarakat terkikis secara perlahan, maka bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga potensi hilangnya mata pencaharian yang bergantung pada alam seperti nelayan, petani, dan pelaku pariwisata lokal.
"Pulau kecil menyimpan fungsi ekologis penting, misalnya sebagai benteng pesisir, wilayah tangkapan ikan, dan ruang hidup masyarakat adat, dan nelayan," tegas Melky, koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Rabu (11/6/2025), dikutip dari Kompas.
Di tengah dorongan eksploitasi sumber daya alam, pertanyaan mendasar penting untuk diajukan, yaitu untuk siapa sebenarnya tambang dijalankan? Jika kesejahteraan warga lokal bukanlah prioritas, maka sudah saatnya arah kebijakan ditinjau ulang demi keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga: Bukan Tambang, Pulau Kecil Lebih Layak Jadi Tempat Wisata
Sumber:
https://www.kompas.id/artikel/pulau-kecil-dan-tantangan-keadilan-sosial
https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/06/11/060000588/soal-tambang-nikel-di-raja-ampat-apa-untung-rugi-menambang-di?page=all
