Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa total realisasi belanja negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp470,3 triliun, setara dengan 14,1% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp3.325,1 triliun. Adapun nilai tersebut tumbuh 18,1% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
Lebih rinci, total realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp328,9 triliun, setara dengan 13,3% pagu anggaran, atau naik 17% yoy. Dari total nominal tersebut, sebanyak Rp254,7 triliun diterima langsung oleh masyarakat. Adapun alokasinya adalah sebagai berikut.
- Untuk perlindungan sosial, terutama petani dan UMKM, yakni untuk Program Keluarga Harapan sebesar Rp5,3 triliun untuk 10 juta keluarga.
- Program Kartu Sembako sebesar Rp11,3 triliun untuk 18,7 juta penerima.
- Penerima manfaat kesehatan di PBI JKN sebesar Rp11,6 triliun untuk 96,7 juta peserta.
- Alat bantu dan mesin pertanian sebesar Rp74,15 miliar sebanyak 557 unit.
- Subsidi BBM sebanyak Rp1,7 triliun untuk 1,5 juta kiloliter.
- Subsidi LPG 3 kg sebesar Rp6,8 triliun untuk 0,7 juta metrik ton.
- Program Indonesia Pintar sebesar Rp963 miliar untuk 1,4 juta siswa.
- Program KIP sebesar Rp1,3 triliun untuk 132 ribu mahasiswa.
- Program BOS sebesar Rp4,4 triliun untuk 4 juta siswa.
- Biaya operasional PTN sebesar Rp765 miliar untuk 197 PTN.
Belanja K/L sendiri tercatat sebesar Rp165,4 triliun, setara dengan 15,2% pagu anggaran untuk kementerian dan lembaga, naik 24,4% yoy. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dana tersebut kebanyakan dipakai untuk bansos dan pemilu.
"Ini terutama untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan pemilu yang front loading di depan," ujarnya melalui konferensi pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/03/2024).
Lebih lanjut, belanja untuk Non K/L sendiri mencapai total Rp163,4 triliun, setara dengan 11.9% dari pagu anggaran dan tumbuh 10,4% yoy. Belanja Non K/L mayoritas digunakan untuk pembayaran subbsidi energi dan biaya pensiun.
Untuk nominal Transfer ke Daerah (TKD) sendiri mencapai Rp141,4 triliun, naik 20,5% yoy dan setara dengan 16,5% pagu anggaran.
