Sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan demokrasi yang signifikan. Kini demokrasi Indonesia diwarnai oleh pluralisme pandangan politik dan media, dengan transisi kekuasaan melalui pemilihan umum yang sah.
Namun, Indonesia masih menghadapi ragam tantangan terkait kebebasan sipil dan hak-hak politik dalam negara seperti korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, serta politisasi penggunaan hukum untuk kasus pencemaran nama baik dan penistaan agama.
Baca Juga: Indeks Kebebasan Pers Indonesia Terus Turun
Menurut Freedom House, status kebebasan Indonesia dikategorikan sebagai “sebagian bebas”. Status kebebasan ini dinilai oleh 136 analis eksternal dan 45 penasehat ahli dari komunitas akademis, lembaga kajian, dan hak asasi manusia. Ada dua indikator yang dinilai, yakni pemenuhan hak-hak politik dengan skala 0-40 dan skor kebebasan sipil pada skala 0-60.
Selama lima tahun terakhir, status kebebasan Indonesia memang tidak berubah, tetapi skornya terus merosot dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2020, skor hak politik dan kebebasan sipil Indonesia mencapai 61 poin. Angka ini menurun sebanyak dua poin pada tahun 2021, menjadi 59 poin. Kemudian, skor hak-hak politik dan kebebasan sipil Indonesia stagnan pada tahun 2022 dengan skor 59.
Skor ini terus menurun secara perlahan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, skor berkurang sebanyak satu poin menjadi 58 poin, dan terus turun menjadi 57 poin pada 2024.
Sampai pada tahun 2025, penurunan skor ini masih terus terjadi hingga skornya hanya sebesar 56 poin.
Hanya dalam lima tahun saja, skor Indonesia berkurang sebanyak lima poin. Kemerosotan skor secara bertahap ini menunjukkan adanya hak-hak politik masyarakat yang masih gagal terpenuhi dan ruang kebebasan sipil yang semakin sempit.
Baca Juga: 440 Mahasiswa Jadi Korban Pelanggaran Kebebasan Sipil Paruh Pertama 2025
Sumber:
https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2025
