Saat ini Indonesia sedang menempuh jalan panjang untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 8% pada tahun 2029.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi RI, namun hingga saat ini Indonesia masih sangat bergantung terhadap industri ekstraktif untuk pembangunan ekonomi. Indonesia perlu menerapkan model ekonomi restoratif untuk membangun pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Model ekonomi restoratif menerapkan tiga aspek kunci yaitu, pemulihan ekosistem, pengelolaan secara kolektif, serta hubungan manusia dengan alam.
Berdasarkan laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) yang bertajuk Membangun Ekonomi Restoratif di Desa: Solusi Melawan Janji Semu Swasembada, mayoritas Provinsi di Indonesia belum memiliki inisiatif dalam penerapan model ekonomi restoratif. Sebanyak 11 dari 34 Provinsi di Indonesia (sebelum pemekaran jadi 38 provinsi) masuk ke dalam kategori rendah, sementara terdapat 10 provinsi berada di kategori inisiatif sangat rendah.
Hanya terdapat satu provinsi di Indonesia yang memiliki inisiatif ekonomi restoratif sangat tinggi yaitu D.I Yogyakarta dengan skor indeks sebesar 99,91. Untuk kategori inisiatif tinggi hanya terdapat dua provinsi yaitu Bali dengan skor 70,27 dan Maluku dengan skor 59,75. Terakhir, terdapat 10 provinsi di dalam kategori inisiatif moderat.
Penilaian skor inisiatif ekonomi restoratif didasarkan pada 18 indeks, kemudian masing-masing provinsi dikelompokkan ke dalam lima golongan sesuai skor, 0–19 masuk dalam kategori sangat rendah, 20–39 merupakan kategori rendah, 40–59 adalah kategori moderat, 60–79 merupakan kategori tinggi, dan 80–100 adalah kategori sangat tinggi.
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2029, Sulawesi Tengah Jadi Prioritas
