Pemerintah menetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga dengan alokasi anggaran indikatif terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Informasi ini tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Adapun secara keseluruhan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pagu indikatif untuk belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 2026 senilai Rp1.157,77 triliun.
Sebagai motor utama program Makanan Bergizi Gratis (MBG), BGN mendapatkan kucuran sebesar Rp217,8 triliun. Kenaikan signifikan ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mempercepat target jangkauan MBG menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, empat tahun lebih cepat dari target awal 2029.
MBG menyasar kelompok rentan seperti siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah juga merencanakan pembangunan 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Anggaran program MBG diperkirakan setara 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang sudah mencakup penyediaan makanan bergizi, pembangunan dapur, serta penguatan sistem manajemen dan evaluasi.
Di bawah BGN, Kementerian Pertahanan berada di posisi kedua dengan anggaran Rp167,4 triliun, diikuti oleh Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp109,7 triliun. Kementerian Kesehatan, yang juga mendukung agenda peningkatan gizi nasional, menempati posisi keempat dengan Rp104,35 triliun.
Sementara itu, Kementerian Sosial menerima alokasi Rp76 triliun, dan Kementerian Agama memperoleh Rp75,21 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusul di posisi ketujuh dengan Rp71 triliun, yang sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung MBG.
Di urutan selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bidang sains dan teknologi (Kemendiktisaintek) memperoleh Rp55,4 triliun, disusul Kementerian Keuangan dengan Rp47,1 triliun, dan Kemendikdasmen (pendidikan dasar dan menengah) dengan Rp33,6 triliun.
Hingga April 2025, Kemenkeu mencatat bahwa total penerima manfaat program MBG telah mencapai 3,265 juta orang, dengan nilai realisasi belanja melalui BGN sebesar Rp2,3 triliun.
Jika diklasifikasikan berdasarkan kategori penerima, kelompok siswa SD/MI menjadi yang terbanyak dengan jumlah 1,4 juta orang. Selanjutnya, terdapat 935 ribu penerima dari kalangan siswa SMP/MTs, serta 691 ribu dari jenjang SMA/MA/SMK.
Di sisi lain, penerima manfaat dengan jumlah paling sedikit berasal dari kelompok seminari yang hanya berjumlah 352 orang. Disusul oleh peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 1.125 orang, serta ibu hamil yang tercatat sebanyak 3.771 orang.
Berikut 10 Kementerian/Lembaga dengan anggaran terbesar 2026:
- Badan Gizi Nasional: Rp217,8 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
- Kepolisian Republik Indonesia: Rp109,7 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun
- Kementerian Sosial: Rp76 triliun
- Kementerian Agama: Rp75,21 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp71 triliun
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bidang sains dan teknologi: Rp55,4 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp47,1 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp33,6 triliun
