Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan biaya kesehatan termurah pada tahun 2024, dengan rata-rata pengeluaran biaya kesehatan per bulannya hanya Rp5.854 oleh setiap orang.
Di bawah Papua Pegunungan, provinsi lain dari wilayah timur Indonesia juga menguasai daftar dengan biaya kesehatan yang relatif murah. Papua Barat menempati posisi kedua dengan rata-rata Rp10.339 per bulan, disusul Nusa Tenggara Timur sebesar Rp10.574 dan Papua Tengah dengan nominal Rp10.639.
Sementara dari wilayah tengah, yaitu Maluku Utara (Rp12.651), Sulawesi Tenggara (Rp13.373), serta Maluku (Rp13.590) turut mencatatkan angka pengeluaran yang rendah untuk biaya kesehatan penduduk setiap bulannya.
Adapun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat memiliki besaran yang sama, yaitu dengan jumlah Rp13.624, menjadikan kedua provinsi ini berada di urutan kedelapan dan kesembilan dalam daftar provinsi dengan biaya kesehatan termurah pada tahun 2024 ini.
Dominasi provinsi dari timur kembali dikuatkan dengan kemunculan Papua sebagai penutup pemeringkatan, dengan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan setiap penduduknya sebesar Rp15.418.
Secara nasional, rata-rata estimasi biaya kesehatan berada di angka Rp34.016 per bulan.
Kenapa Biaya Kesehatan Masih Tinggi?
Salah satu alasan utama tingginya biaya kesehatan di Indonesia adalah kurangnya transparansi dalam sistem pembiayaan layanan medis. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI), Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan harga layanan dan obat-obatan di rumah sakit Indonesia bisa bervariasi secara drastis, bahkan mencapai ratusan persen lebih tinggi dibandingkan negara lain.
Penyebabnya adalah karena adanya informasi yang tidak seimbang antara pasien dan penyedia layanan kesehatan seperti dokter, rumah sakit, dan farmasi, seperti pasien yang seringnya tidak memiliki cukup informasi atau pengetahuan medis untuk mempertanyakan biaya yang dikenakan.
"Kalau sakit, kita nggak ngerti juga. Misalnya usus buntu, kenapa harus CT scan? Kenapa obatnya harus enam jenis, padahal di Malaysia hanya dua? Ini yang menyebabkan inflasi kesehatan tinggi di seluruh dunia," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Untuk menekan biaya kesehatan, ia menegaskan sistem asuransi kesehatan sebaiknya didominasi oleh pemerintah, bukan swasta. Jika dominasi asuransi berada di tangan swasta, dikhawatirkan akan muncul ketimpangan dalam penentuan biaya layanan antara rumah sakit, dokter, dan perusahaan farmasi yang dapat menyebabkan masyarakat dan negara menanggung biaya kesehatan yang lebih tinggi.
"Kalau ini tidak dikontrol, dalam 10 tahun ke depan, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan akan problem, karena ini akan menjadi isu politik yang sangat tinggi. Masyarakat lebih baik miskin daripada meninggal, jadi kesehatan itu prioritas utama," imbuhnya.
Baca Juga: Bukan Korupsi, Kesehatan jadi Isu Mendesak Semester I 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/a919c55a72b74e33d011b0dc/profil-kesehatan-ibu-dan-anak-2024.html
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250211144929-532-1197019/menkes-ungkap-biang-kerok-biaya-kesehatan-di-ri-mahal
