Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua menempati posisi teratas sebagai provinsi luar Jawa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi per Februari 2026, dengan persentase 7,02%. Angka tersebut tercatat mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di level 6,92%.
Bergerak ke wilayah barat, Kepulauan Riau (Kepri) mengikuti di urutan kedua dengan tingkat pengangguran sebesar 6,87%, menjadikannya yang tertinggi di Pulau Sumatra. Sementara itu, posisi ketiga kembali ditempati oleh provinsi dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua Barat Daya dengan TPT tercatat sebesar 6,41%.
Menuju ke ujung barat Indonesia, Aceh bertengger di peringkat keempat dengan angka pengangguran yang tercatat sebesar 5,88%. Melengkapi posisi lima besar dalam pemeringkatan provinsi luar Jawa dengan tingkat pengangguran tertinggi pada awal tahun 2026 ini, Maluku mengantongi persentase TPT sebesar 5,8%.
Baca Juga: Lulusan SMA Dominasi Pengangguran di Indonesia 2026
Bangku keenam ditempati oleh Sulawesi Utara dengan proporsi 5,75%, sekaligus menjadi satu-satunya provinsi dari Pulau Sulawesi dalam daftar ini.
Selanjutnya, Sumatra Barat mengisi posisi ketujuh dengan capaian tingkat pengangguran per Februari 2026 sebesar 5,51%. Sementara itu, Kalimantan Timur menyusul di urutan kedelapan dengan angka 5,27%, diikuti oleh Papua Selatan dengan 5,25%.
Sebagai penutup, Sumatra Utara bertengger di peringkat kesepuluh dengan angka TPT sebesar 5,01%. Kehadiran provinsi ini kian mempertegas dominasi wilayah Sumatra dalam daftar sepuluh provinsi luar Jawa yang memiliki tantangan pengangguran cukup tinggi pada awal tahun ini.
Sebagai langkah untuk menekan tingkat pengangguran, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Nurhadi mendesak pemerintah agar memformulasikan ulang arah kebijakan ketenagakerjaan.
Ia menekankan bahwa regulasi yang dirancang harus benar-benar selaras dengan aspirasi generasi muda, berakar pada kondisi riil di lapangan kerja dan terintegrasi dengan visi jangka panjang pembangunan nasional.
"Pembangunan ketenagakerjaan harus didorong melalui pendekatan lintas sektor yang progresif dan antisipatif, bukan sebatas solusi kuratif semata. Penurunan angka pengangguran idealnya menjadi gerbang utama untuk menciptakan ekosistem kerja yang bermartabat, bukan sekadar alat ukur atau politik angka," tegasnya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Ia berharap pemerintah mampu menyusun strategi penyerapan tenaga kerja yang menitikberatkan pada penguatan pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri riil, seperti penerapan skema dual training, yaitu sistem yang memadukan langsung antara kurikulum di institusi pendidikan dengan praktik langsung di dunia kerja nyata.
Adapun parameter pengangguran yang diperhitungkan dalam data adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha namun belum mulai, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: Gen Z Jadi Penyumbang Pengangguran Terbesar di Indonesia pada 2025
Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi--persen-.html
